Tragedi Cimareme: Zikir, Peluru, dan Politik Kolonial

LANGIT7.ID-Suara dzikir bergema di antara sawah Cimareme, Garut, pada suatu pagi di awal Juni 1919. Para murid Haji Hasan, seorang guru kecil yang dikenal tekun beribadah, berkumpul di rumahnya. Mereka melantunkan asma Allah, konon tanpa maksud melawan siapa pun. Tapi bagi aparat kolonial, lantunan itu terdengar seperti teriakan pemberontakan.

Tak lama, rentetan peluru menyalak. Haji Hasan, istri, dan anak-anaknya tewas di tempat. Insiden itu kelak dikenal sebagai Peristiwa Cimareme—sebuah tragedi yang memperlihatkan bagaimana kolonialisme, tarekat, dan politik nasionalis berkelindan dalam satu pusaran.

Michael Laffan dalam Sejarah Islam di Nusantara (Mizan, 2015), terjemahan dari The Makings of Indonesian Islam (Princeton University Press, 2011) mencatat, pada tahun yang sama Sarekat Islam di Ciamis membentuk “Afdeling B”—sayap rahasia yang disebut-sebut menyiapkan “tentara Islam” untuk merebut kemerdekaan. Kelompok ini diwarnai oleh anggota tarekat Naqsyabandiyah dan pedagang azimat. Nama-nama seperti Haji Sulayman dari Cawi dan Haji Adra’i, pewaris jaringan ulama lama yang pernah ditemui Snouck Hurgronje, kembali muncul di lingkaran ini.

Namun, hubungan Haji Hasan dengan kelompok itu kabur. Ia hanya membeli azimat dari Sulayman—azimat yang gagal melindunginya. Di balik kisah spiritual itu, konflik agraria lebih menentukan. Haji Hasan, tulis Laffan, hanya berusaha mempertahankan tanahnya dari rampasan pejabat lokal yang didukung bupati.

Salim dan Narasi Syahid

Peristiwa Cimareme mengguncang publik. Haji Agoes Salim, melalui surat kabar Neratja, menulis bahwa baik Haji Hasan maupun pejabat Belanda di Toli-Toli yang tewas adalah “korban sistem kolonial yang kaku”. Dalam pandangannya, Hasan bukan pemberontak, melainkan rakyat tertindas.

Agoes Salim mengecam mereka yang menjual jimat dan azimat palsu. “Syahid sejati,” tulisnya, “tak butuh perlindungan selain niat untuk mati demi agama dan bangsa.”

Tulisan-tulisan Agoes Salim memperlihatkan benih nasionalisme religius yang mulai mencari bentuknya. Ia menyamakan perjuangan rakyat Jawa dan Aceh melawan Belanda dengan perlawanan Belanda terhadap Spanyol di abad ke-16—sebuah retorika cerdas yang menembus batas kolonial.

Penyelidikan kolonial sempat memberi secercah harapan. Penasihat pribumi, G.A.J. Hazeu, menyarankan agar pejabat bumiputra yang menindas rakyat dipecat, dan pejabat Eropa yang lalai ditegur. Tapi rekomendasi itu dibuang oleh Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum. Para pejabat lokal diselamatkan, rakyatlah yang dihukum.

Laffan menulis: “Untuk menyelamatkan wajah pejabat, hukuman dijatuhkan kepada para pengikut Haji Hasan yang selamat.”

Namun, Cimareme menjadi titik balik. Setelah peristiwa itu, Sarekat Islam semakin ditekan. Namun, dari puing-puingnya, muncul arah baru: nasionalisme berdisiplin. Tjokroaminoto dan Agoes Salim berusaha memurnikan gerakan dari pengaruh komunis dan mistik. “Gerakan Islam Indonesia,” tulis Laffan, “beranjak dari persekutuan dzikir ke disiplin politik.”

Tragedi Cimareme, dengan segala kompleksitasnya, adalah cermin dari masa ketika doa dan peluru belum sepenuhnya berpisah.