Konsolidasi Besar Ekonomi Syariah Dimulai, Pemerintah Susun Arah Baru 2025-2029

LANGIT7.ID-Jakarta; Transformasi ekonomi syariah nasional memasuki fase baru. Pemerintah kini menempatkan penguatan seluruh rantai industri halal—mulai dari produksi, sertifikasi, pembiayaan hingga standar global—sebagai fondasi utama pengembangan ekonomi syariah 2025–2029. Langkah konsolidasi ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2026.

Dalam paparan tersebut, Airlangga menegaskan bahwa kontribusi ekonomi syariah terus meningkat dan kini berada pada posisi yang semakin strategis dalam perekonomian nasional. Aset keuangan syariah pada 2025 telah melampaui Rp10 ribu triliun, naik signifikan dibanding empat tahun sebelumnya. Lonjakan ini didorong oleh percepatan layanan halal dan meningkatnya konsumsi masyarakat pada sektor fesyen Muslim, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata ramah Muslim.

Pemerintah memandang pencapaian tersebut bukan sekadar angka, tetapi bukti bahwa ekosistem halal Indonesia telah berkembang dan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi. Airlangga menegaskan posisi Indonesia di tingkat global pun semakin kokoh setelah berhasil menempati peringkat ketiga dunia dalam Global Islamic Economy Indicator 2024–2025, naik jauh dari posisi ke-11.

Indonesia Perkuat Ekosistem Industri Halal dari Hulu ke Hilir

Dalam kerangka besar 2025–2029, pemerintah mengarahkan penguatan pada enam sektor industri halal: makanan-minuman, fesyen Muslim, farmasi, kosmetik, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Tujuannya untuk memastikan Indonesia memiliki daya saing global sekaligus mengonsolidasikan rantai pasok komoditas halal.

Empat Kawasan Industri Halal (KIH) menjadi tulang punggung strategi tersebut. Area pengembangan halal yang telah ditetapkan meliputi Modern Halal Valley di Banten, Halal Industrial Park Sidoarjo, Bintan Inti Halal Hub, serta Jababeka Halal Cluster. Keempat KIH ini diproyeksikan menjadi pusat produksi halal berstandar internasional.

Program pemberdayaan UMKM halal juga menjadi fokus besar. Proses sertifikasi halal dipercepat agar pelaku usaha kecil tidak terhambat masuk pasar. Hingga Oktober 2025, sejumlah 3 juta sertifikat halal telah diterbitkan oleh BPJPH, menjadi catatan tertinggi dalam sejarah implementasi jaminan produk halal di Indonesia.

Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Masih Jadi PR Nasional

Meski penguatan regulasi dan infrastruktur halal berjalan, pemerintah mencatat kesenjangan pemahaman publik masih cukup besar. Airlangga menekankan bahwa penggunaan layanan keuangan syariah belum optimal.

"Kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

"Memang bukan hanya terkait syariah, literasi keuangan kita masih sekitar 66 persen, namun apabila dibandingkan negara OECD lain, kita benchmark-nya sudah di atas negara OECD yang 62 persen. Jadi sebetulnya ini bisa didorong untuk lebih dikuasai oleh masyarakat," jelasnya.

Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) ikut memperluas akses layanan digital syariah, memperbanyak edukasi, hingga mendorong penggunaan uang elektronik agar masyarakat lebih dekat dengan instrumen syariah.

Pembiayaan Syariah Kian Dalam: KUR Syariah dan Lembaga Bulion

Kinerja pembiayaan UMKM melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah mencatat tren positif. Dari 2015 sampai November 2025, total penyaluran mencapai Rp89,04 triliun kepada 1,47 juta debitur. Pemerintah menilai KUR Syariah telah menjadi instrumen efektif memperkuat permodalan usaha kecil dan menengah di berbagai daerah.

“Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pembiayaan syariah dalam memperluas akses permodalan, memperkuat ketahanan pelaku UMKM, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan," ucap Menko.

Sementara itu, implementasi Undang-Undang P2SK menghasilkan inovasi baru melalui pengembangan Lembaga Jasa Keuangan Bulion. Hingga Oktober 2025, dua lembaga bulion yang beroperasi mengelola emas sebesar 148,77 ton. Keberadaan lembaga ini memperdalam pasar keuangan syariah dan memberi alternatif investasi emas yang aman dan sesuai prinsip syariah.

Arah Besar: Menjadikan Indonesia Kiblat Ekonomi Syariah Dunia

Airlangga menegaskan bahwa peluang Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia semakin terbuka. Ia menyampaikan bahwa posisi Indonesia bukan hanya ditentukan jumlah penduduk Muslim terbesar, tetapi juga oleh kesiapan ekosistem halal yang semakin matang dan terintegrasi.

"Indonesia memiliki peluang emas sebagai pusat ekonomi syariah dunia, bukan hanya karena jumlah penduduk Muslim terbesar, tetapi karena kebijakan yang tepat, ekosistem yang semakin matang, dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan," kata Menko Airlangga.