Perasaan Adanya Superioritas dan Dominasi Arab di Masa Utsman bin Affan

LANGIT7.ID-Di pertengahan abad ketujuh, perubahan politik di jantung Timur Tengah terjadi begitu cepat hingga sulit diikuti bangsa-bangsa di sekitarnya. Dua dekade sebelum kekuasaan Islam menjangkau Irak, Persia, Syam, dan Mesir, orang Arab tak pernah dianggap sebagai pemain utama dalam peradaban dunia. Kekaisaran Bizantium dan Sasaniyah masih memandang mereka sebagai masyarakat suku-suku gurun yang tercerai dan jauh dari standar militer maupun kultural mereka. Karena itu, ketika pasukan Muslim menguasai ibu kota-ibu kota besar itu dalam tempo singkat, kejutan berubah menjadi kegelisahan.

Sejumlah sejarawan, mulai dari Muhammad Husain Haekal hingga Hugh Kennedy dan Patricia Crone, mencatat bahwa ekspansi yang begitu luas dalam waktu singkat memunculkan persepsi baru: bahwa kemenangan Arab identik dengan dominasi Arab. Di berbagai provinsi—terutama Irak dan Persia—sentimen itu lebih terasa dibanding Syam, yang sebelumnya berada di bawah hegemoni Bizantium. Di tanah Persia, yang selama berabad-abad menjadi kekuatan tandingan Bizantium, kejatuhan politik bukan hanya kehilangan kaisar tetapi juga simbol kehormatan bangsa. Bagi sebagian warga lokal, pertanyaan yang bergema ialah: apakah bangsa tua yang berdiri sejajar dengan kekuatan dunia itu kini harus tunduk kepada suku-suku gurun?

Di masa Utsman bin Affan, kegelisahan itu menemukan kanal politiknya. Gubernur-gubernur Arab menggantikan elite lokal yang sudah lama menduduki posisi administratif. Struktur militer pun berubah dari pasukan campuran—yang melibatkan banyak prajurit lokal—menjadi barisan yang lebih Arab-sentris. Sumber-sumber klasik seperti al-Tabari dan al-Baladzuri menunjukkan bahwa pergeseran komposisi kekuasaan itu membuat para mualaf Persia dan kelompok Ahli Kitab merasa terpinggirkan.

Di Kufah dan Basrah, pusat pemukiman suku-suku Arab baru, ketegangan meningkat. Bangsa Persia yang sebelumnya mengelola birokrasi pemerintahan Sasaniyah mendapati bahwa pintu-pintu administrasi kini dijaga pejabat Arab. Mereka yang masuk Islam pun tak serta-merta langsung mendapat kedudukan setara. Label mawali—muslim non-Arab—mempertegas garis pemisah sosial yang mereka rasakan. Meski sejumlah kebijakan Utsman memasukkan mawali ke dalam struktur masyarakat muslim, penerimaan itu berjalan perlahan dan tidak cukup menahan rasa inferioritas yang semakin kuat.

Dari Mesir hingga Irak, cerita serupa berulang. Sebagian kecil komunitas Yahudi dan Nasrani yang bertahan juga merasakan tekanan baru. Mereka tidak hanya menyaksikan beralihnya kekuasaan politik, tetapi juga melihat pemukiman Arab tumbuh cepat, mengubah keseimbangan sosial yang selama ini relatif stabil. Sejarawan modern seperti Fred Donner mencatat, perasaan kehilangan posisi istimewa inilah yang menajamkan kesadaran bahwa Islam bukan hanya agama baru, tetapi juga rezim baru yang lebih banyak dikuasai Arab.

Di titik inilah dominasi Arab beririsan dengan turbulensi politik Madinah. Ketika kritik terhadap kebijakan Utsman meningkat—terutama soal penunjukan kerabat dari Bani Umayyah—sentimen di provinsi-provinsi besar menemukan momentum. Keluhan lokal tentang pajak dan pengelolaan tanah bercampur dengan ketidakpuasan kultural terhadap elite Arab yang kini mengambil alih. Bagi kelompok-kelompok tertentu, tuntutan perubahan politik di pusat kekhalifahan seakan menjadi jalan untuk mengoreksi ketimpangan baru di daerah.

Ketegangan itu tak berdiri sendiri. Ia merupakan kombinasi antara ekspansi politik yang terlalu cepat, administrasi yang belum stabil, serta kenyataan bahwa masyarakat beragam di dunia Islam awal belum sepenuhnya menyatu. Ketidakpuasan bangsa-bangsa non-Arab terhadap dominasi Arab akhirnya menjadi salah satu arus bawah yang mempercepat runtuhnya dukungan bagi Utsman. Dalam pusaran krisis itu, sejarah mencatat bahwa sentimen sosial dapat menjadi detonator yang lebih berbahaya daripada sekadar perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan.