Berakhirnya Khalifah Utsman bin Affan: Peran Abdullah bin Saba?

LANGIT7.ID-Sepanjang rentang krisis yang menjerat kekhalifahan Utsman bin Affan, muncul klaim bahwa orang luar — Abdullah bin Saba’ — memanfaatkan ketidakpuasan dan kecemburuan sosial ekonomi untuk menabur benih fitnah. Menurut versi ini, Abdullah bin Saba’, yang dikatakan seorang Yahudi dari Yaman yang masuk Islam, berkelana ke berbagai kota seperti Basrah, Kufah, Syam, dan Mesir, menyebarkan retorika bahwa kekhalifahan Utsman tidak sah, dan bahwa hak memimpin umat seharusnya milik Ali bin Abi Talib sebagai wasiat Nabi.

Dalam narasi populer, Abdullah Saba’ dituduh sebagai provokator utama, menggugah kemarahan penduduk terhadap pejabat dan elit Madinah, lalu mengorkestrasi arus demonstrasi yang akhirnya mengepung rumah Utsman. Versi ini menyebut bagaimana agitasi berjalan sistematis, memanfaatkan keluhan rakyat atas nepotisme, distribusi rampasan perang, dan perubahan sosial ekonomi sebagai bahan bakar kemarahan.

Namun klaim ini jauh dari disepakati secara universal. Pakar sejarah dan ahli manuskrip abad pertengahan banyak meragukan keberadaan historis Abdullah bin Saba’ sebagaimana digambarkan dalam narasi populer. Kritik paling tajam datang dari mereka yang menelaah sanad riwayat: hampir seluruh laporan tentang Saba’ berasal dari satu sumber — penulis yang bernama Sayf ibn Umar — yang oleh banyak ulama diragukan kredibilitasnya.

Lebih jauh, dalam karya referensi yang menolak klaim Abdullah Saba’, disebutkan bahwa tidak ada dokumen kontemporer masa Utsman yang mendukung keberadaan atau aktivitas agitasi Saba’.

Karena keraguan itulah, banyak sejarawan modern menganggap peran Abdullah Saba’ sebagai agen fitnah lebih sebagai legenda polemik daripada fakta sejarah. Dalam versi ini, pemberontakan terhadap Utsman disebabkan oleh kombinasi krisis ekonomi, persaingan elite, kebijakan kontroversial — terutama distribusi rampasan perang serta nepotisme — dan ketidakpuasan regional yang telah lama membara. Tokoh-tokoh lokal dengan ambisi politik serta konflik kabilah dipandang lebih itu daripada agitasi satu orang asing. Sejarawan Sunni seperti al-Tabari, al-Baladhuri, dan Ibn Kathir menyebut nama-nama seperti Talha ibn Ubaydillah, Zubair ibn al‑Awwam, dan Aisha bint Abu Bakr sebagai pelaku utama agitasi, bukan Abdullah Saba’.

Realitas ini menghadirkan dilema interpretatif: antara narasi yang lewat sekadar warisan historis populer, dan analisis kritis berdasarkan kajian sumber. Bila kita telusuri secara historiografis, klaim tentang Abdullah bin Saba’ lebih pantas diperlakukan sebagai hipotesis kontroversial — bukan fakta yang bisa dipastikan — kecuali ditemukan bukti primer yang kuat.

Namun terlepas dari validitasnya, tuduhan atas Saba’ — benar atau tidak — telah menjadi bagian dari memori kolektif konflik pasca-Utsman. Ia mencerminkan bagaimana isu identitas, perbedaan kepentingan, dan klaim kewenangan dapat dikemas dalam propaganda dan fitnah, lalu menyalakan kembali konflik yang sangat merusak.

Bagi pembaca modern, kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam masyarakat majemuk dan politik transisi, potensi fitnah dan manipulasi sosial selalu hadir — dan dampaknya bisa berlanjut puluhan generasi.