Seskab Teddy Soal Desakan Status Bencana Nasional: Negara Sudah Lakukan Penanganan Skala Nasional

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjawab desakan soal penetapan status bencana nasional di Sumatera. Menurutnya, negara sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi terdampak bencana banjir dan tanah longsor.

"Bencana ini ada di tiga provinsi, ketiganya terdampak tapi mungkin 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh. Sejak hari pertama, tanggal 26 (November) Pemerintah Pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi," kata Teddy saat konferensi pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (19/12/20250.

Pertama, lanjutnya, Pemerintah Pusat langsung melakukan mobilisasi nasional. Ada 50 ribu lebih pasukan di lokasi bencana yang terdiri dari anggota TNI, Polri, Basarnas dan relawan.

"Kedua, katanya kalau nggak bencana nasional, dana nggak dari pusat. Presiden sudah sampaikan semua dari dana pusat, 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas, Gedung DPRD, kecamatan juga. Seluruh bupati-walikota diberi uang cash untuk hari itu. Kalau ada kebutuhan lain tinggal disampaikan," bebernya.

Baca juga: Darurat Aceh, Warga Kibarkan Bendera Putih Simbol Kecewa dengan Pemerintah dan Butuh Bantuan Internasional

Kemudian hal ketiga yang disoroti Teddy tentang isu bahwa kalau bukan status bencana nasional, sarana dan prasarana untuk penanganan bencana tidak ada dari pusat. "Sudah dijawab juga di lapangan, ada 100 lebih kapal, pesawat, helikopter sudah ke sana. Ada alat berat dari PU, dan dari manapun diangkut ke sana," jawab Teddy.

Berikutnya, soal pemulihan infrastuktur yang hanya dilakukan pemerintah daerah saja apabila bukan berstatus bencana nasional, Teddy membantah.

"Semua sudah digerakkan ke sana. Perlu waktu makanya kita sama-sama. Jembatan banyak putus, jalan putus berangsur-angsur kita sambung. itu yang kerja bukan satu-dua orang, (tapi) semua warga di situ kerja," ujarnya.

Mengenai bantuan logistik yang belum merata ke semua wilayah terdampak bencana, Teddy membenarkan. "Apakah semua sudah dapat (bantuan) logistik? tentu belum. Makanya hayuk sama-sama bahu membahu, kalau niat bantu ayo ikhlas, tulus. Kalau Anda ke sana dan ada daerah yang belum tersentuh bantuan, laporkan, pasti kami kerjakan," ucap dia.

Berharap Bantuan Internasional

Beberapa hari belakangan ini, warga Aceh di sejumlah titik ramai-ramai memasang bendera putih sebagai simbol kekecewaan, darurat kemanusiaan, serta protes terhadap pemerintah yang dinilai lamban dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, selama tiga pekan terakhir.

Makna dari bendera putih ini adalah sebagai tanda darurat karena bantuan logistik menipis, bukan simbol menyerah, melainkan penanda agar lokasi warga segera diperhatikan. Warga menilai, pemerintah pusat lamban dalam menangani bencana di Sumatera, khususnya di Aceh yang hingga memasuki pekan ketiga ini masih sangat terbatas.

"Masyarakat di sini sudah tidak sanggup. Bendera putih ini menjadi tanda kami menyerah oleh keadaan," kata Zamzani, salah satu warga di sana, mengutip Kompas.id, Sabtu (20/12/2025).

Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah resmi melayangkan surat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan sejumlah lembaga kemanusiaan internasional untuk meminta bantuan darurat, terkait bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh sejak hampir tiga pekan ini.

Baca juga: Pemerintah Aceh Resmi Surati PBB dan Lembaga Internasional, Meminta Bantuan Pascabencana

Langkah tersebut diambil karena dampak bencana dinilai sangat luas, sementara distribusi bantuan di lapangan masih bersifat sporadis dan belum menjangkau seluruh wilayah terdampak.

"Secara khusus Pemerintah Aceh, secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA kepada media.