Resmi Jadi Tenaga Ahli DPN, Noe Letto Jamin Integritas Pribadi Tak Akan Berubah

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto akhirnya buka suara buka usai pelantikannya sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menuai polemik di masyarakat.

Putra budayawan dan cendekiawan muslim Emha Ainun Najib atau Cak Nun itu membeberkan keputusannya hingga menerima jabatan tersebut lewat channel Youtube Sabrang MDP Official, Rabu (21/1/2026).

Dalam unggahan di kanal YouTube Sabrang MDP Official, Noe mengklarifikasi bahwa perannya sebagai tenaga ahli di DPN RI bukan sebagai pembuat kebijakan, melainkan pemberi saran strategis bagi pemerintah.

Baca juga: Merapat ke Pemerintahan, Anak Cak Nun Kini Jadi Staf Ahli Sjafrie Sjamsoeddin

Ia menjelaskan bahwa posisi tersebut berfungsi layaknya "panca indra" bagi Presiden untuk memetakan situasi, menganalisis risiko, dan memberikan rekomendasi perbaikan kondisi bangsa.

“Mungkin (memasukkannya) bisa diteruskan ke Presiden, (masukkan tenaga ahli itu) terhadap situasi, risiko, dan rekomendasi. Jadi ini sebagai indra, mata, akal, telinga. Apa sih yang terjadi? Harusnya gimana sih untuk bisa memperbaiki situasi?” kata Noe, dikutip LANGIT7.ID pada Kamis (22/1/2026).

Noe menyadari adanya gelombang kritik pascapelantikannya sebagai Tenaga Ahli Madya di DPN RI.

Ia menilai kritik sebagai data yang konstruktif, sementara kemarahan publik atas keputusannya dianggap sebagai suara yang wajib didengarkan, bukan dimusuhi.

“Walaupun mungkin dibungkus dengan kata-kata kasar, perlu dibersihin, didestilasi. Terus kemudian dilihat, oh kalau memang pertanyaannya valid, harus dijawab. Walaupun kadang-kadang kalimatnya kasar,” ujar dia.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memahami bahwa tidak semua masyarakat memiliki sarana untuk menyampaikan aspirasi secara logis dan terstruktur.

Baca juga: Mengenal Sabrang Mowo, Anak Cak Nun yang Bergabung ke Pemerintahan Prabowo

Seringkali, emosi menjadi ekspresi awal, suatu dinamika yang ia rasakan dalam polemik seputar jabatan Tenaga Ahli (TA) yang diembannya.

“Dan pemerintah juga harus paham bahwa enggak semua masyarakat punya cara untuk menyampaikan dengan logis dengan baik, tapi yang keluar pertama adalah emosionalnya. Dan ini terjadi dengan saya dan urusan TA (Tenaga Ahli),” jelasnya.

Noe beranggapan bahwa video penjelasan mengenai pelantikannya sebagai Tenaga Ahli Madya DPN RI dapat menjadi rujukan dalam menyikapi kritik publik.

Lebih lanjut, Noe menegaskan perlunya metodologi tertentu bagi humas pemerintah dalam menghadapi kritik, sehingga tidak perlu merespons aspirasi masyarakat dengan sentimen kebencian.

“Siapa tahu public relation-nya pemerintah bisa belajar dari sini. Ngadepin kritis, ngadepin kritik tuh gimana. Enggak harus dihajar dengan kebencian juga. Ada metodologinya,” tambahnya.

Noe menyoroti pola komunikasi pemerintah yang cenderung pasif saat menghadapi kritik, seperti memilih diam agar isu terlupakan atau justru berbalik menyalahkan pengkritik.

Baca juga: Dukung Langkah Prabowo, Sjafrie dan Bahlil, Anwar Abbas Minta Negara Tegas Soal Pasal 33 UUD 1945

Ia juga mengkritik penggunaan buzzer serta klarifikasi panjang yang sering kali meleset dari inti permasalahan. Melalui kasus pribadinya, Noe ingin mencontohkan pola respons yang jujur dan substansial dalam menjawab setiap kritik yang datang.

“Nah, coba kita buat pola nih. Gimana sih sebenarnya ngerespon kritik-kritik itu? Dan kebetulan kasusnya adalah pertanyaan kepada sebuah keputusan saya. Yang tentu akan saya jawab dengan jujur dan sebaik-baiknya seperti yang seharusnya pemerintah lakukan ketika menjawab kritik-kritik tersebut,” tegasnya.

Noe menegaskan bahwa jabatan Tenaga Ahli Madya DPN RI yang kini diembannya tidak akan memengaruhi integritas maupun prinsip pribadinya.

Terkait kekhawatiran publik akan independensinya berubah setelah berada di dalam pemerintahan, Noe menjamin bahwa dirinya tidak berada di bawah kendali pihak mana pun, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.