Kritik Pemerintah

Eks Menko Polhukam Mahfud MD ikut menanggapi polemik pernyataan alumni awardee LPDP Dwi Sasetyaningtyas dengan narasi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.

Menanggapi kesepakatan dagang tersebut, Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Muti Arintawati, meminta pemerintah Indonesia tidak takut pada tekanan asing terkait sertifikasi halal.

Anwar Abbas menegaskan posisi Muhammadiyah: mendukung jika pemerintah benar, menjewer jika salah. Tradisi lama yang menjaga organisasi ini tetap di tengahantara agama dan negara.

Penyanyi sekaligus dokter, Tompi melempar kritik tajam atas kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke himpunan bank milik negara (Himbara).

Dalam tradisi Islam, penghargaan atau tanda jasa kepada orang berprestasi adalah anjuran. Namun, bagaimana jika tanda jasa menjadi alat politik?

Seorang kreator 3D asal Pakistan, Junaid Miran protes karena karakter buatannya diduga dipakai tim produksi film Merah Putih: One for All tanpa izin atau pemberian kredit.

Atlet wushu Indonesia, Lindswell Kwok melayangkan kritik pedas terhadap perlakuan pemerintah yang disebutnya sebagai kesenjangan atlet. Melalui unggahan di Instagram miliknya, atlet yang meraih medali emas Asian Games 2018 itu mengeluarkan unek-uneknya.

Faisal Basri, ekonom kritis dan dosen UI, meninggal dunia. Dikenal sebagai pejuang kebenaran, ia tak gentar menyuarakan kritik tajam terhadap penguasa. Meski sakit, tetap hadir sebagai narasumber. Pemikirannya brilian dan berlandaskan teori kuat. Sosoknya langka: ilmuwan berani yang memperjuangkan amanat konstitusi hingga akhir hayat.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud, menekankan pentingnya menyampaikan kritik dengan menggunakan adab yang benar.

Fadel mulai memasuki dunia politik setelah diminta oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) periode 1972-1988 Sudharmono untuk bergabung ke dalam Partai Golkar.

MUI memandang menguatnya suara-suara kritis karena pemerintah kerap menggunakan pendekatan represif atau kekuatan hukum sebagai instrumen membungkam suara yang berlawanan.