Tompi Kritik Menkeu Purbaya Soal Dana Rp200 T ke Bank Himbara

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Penyanyi sekaligus dokter, dr Tompi melempar kritik tajam atas kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke himpunan bank milik negara (Himbara).

Menurut Tompi, langkah Menkeu Purbaya yang menempatkan dana besar untuk pertumbuhan ekonomi dinilai kontraproduktif dengan kenyataan di lapangan, di mana suku bunga pinjaman masih tinggi.

Baca juga: Perbedaan Menkeu Purbaya dan Dorodjatun Kuntjoro Jakti

Padahal, tujuan awal dari penempatan dana pemerintah itu untuk memperluas akses kredit dengan bunga lebih rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Sudah diguyur Rp200 triliun, tapi bunga pinjaman masih tinggi. Nyaris nggak berubah dari sebelumnya,” cuit Tompi melalui akun X-nya, @dr_tompi, pada Ahad (21/9/2025).

"Gimana nih, Pak Menkeu? Kalau bunganya masih tinggi, dana itu cuma akan mengendap di bank,” tambahnya.

Tompi kemudian mempertanyakan tujuan awal dari kebijakan penempatan dana besar di Himbara untuk memacu roda ekonomi lebih cepat lagi.

"Bukankah niatnya untuk menggerakkan ekonomi?" tanya Tompi.

Sebelumnya, usai dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewo mengeluarkan kebijakan menarik dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Bank Indonesia untuk menjaga likuiditas dan menggerakkan sektor riil.

Baca juga: New Hope! Menteri Keuangan Baru, Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya optimistis langkah tersebut akan berimbas pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

"Saya taruh bibit uang di bank dengan harapan ekonomi jalan, supaya pada akhirnya pajak saya, pendapatan pajak saya naik. Bukan dengan intensifikasi, tapi ekstensifikasi, tapi karena ekonomi yang tumbuh lebih cepat," jelas Purbaya di Jakarta pada Selasa (16/9/2025).

Kebijakan Menkeu Purbaya di Mata Ekonom UGM

Sementara menurut ekonom UGM, Denni Puspa Purbasari, kebijakan Menkeu Purbaya tersebut lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Hal tersebut sama halnya dengan mengejar capaian keseimbangan internal. Salah satu caranya adalah dengan menambah likuiditas atau ketersediaan uang tunai di perekonomian.

Hanya saja, kata Denni, ketika likuiditas meningkat dan suku bunga menurut, memungkinkan investor jadi tidak tertarik untuk menempatkan modal di Indonesia.

"Akibatnya, dana mereka berpotensi dialihkan ke luar negeri. Apabila kondisi ini terjadi, kurs Rupiah akan terdepresiasi, yakni melemah terhadap mata uang asing,” kata Denni, dikutip dari laman resmi UGM, Selasa (23/9/2025).

Baca juga: DR Anwar Abbas: Mari Kasih Kesempatan Purbaya Untuk Buktikan Kata Katanya

Denni menyarankan, sebaikan kebijakan pemerintah ditujukan untuk mencapai keseimbangan baik internal maupun eksternal.

"Keseimbangan internal artinya tercapainya stabilitas ekonomi makro domestik yang ditandai dengan full employment dan inflasi yang stabil. Sedangkan keseimbangan eksternal ditandai dengan adanya stabilitas antara neraca transaksi berjalan dengan aliran modal internasional," tandasnya.