DPR: Pelaksanaan PTM Tidak Mudah, Tenaga Pendidik Harus Patuh Prokes

LANGIT7.ID, Jakarta - - Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM Indonesia beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, pelaksanaan PTM harus didukung oleh semua pihak, terutama lintas kementerian lembaga yang ada.

"Sekarang kan sudah ada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka. Dalam surat edaran tersebut ditekankan pentingnya PTM berbasis protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan ini yang perlu diperkuat sehingga dalam tataran implementasi dapat melindungi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga pendukung lainnya," kata Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Selasa (12/10).

Baca juga: Kepala Desa Bakal Diberi Peluang Sekolah Hingga S3

Ia mengakui bahwa pelaksanaan PTM tidak mudah. Sudah semestinya dipastikan bahwa mereka yang mengikuti PTM harus aman, sehat, dan terhindar dari Covid-19. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan testing secara reguler kepada siswa, guru, dan tenaga administrasi lainnya.

"Setidaknya, guru, anak didik, dan staf administrasi ditest minimal sekali atau dua kali dalam dua minggu. Agar tidak terlalu mahal dan tidak memakan waktu lama, maka testing dilakukan dengan rapid antigen. Dengan begitu, penularan covid-19 di sekolah dan perguruan tinggi dapat dipantau dengan baik," ujarnya.

Selain itu, peserta didik yang mengikuti PTM harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Anak-anak sekolah yang berumur 12 tahun ke atas, sudah semestinya mendapat prioritas. Menurut dia, sangat baik jika kemudian setiap sekolah melaksanakan vaksinasi bagi seluruh siswanya yang memenuhi persyaratan.

Baca juga: UIN Walisongo Semarang Segera Gelar PTM Terbatas Mulai 11 Oktober

"Kalau sekarang, vaksin yang tersedia adalah vaksin untuk 12 tahun ke atas. Nah, harus dipastikan bahwa anak 12 tahun sampai anak kuliahan sudah divaksin. Mereka harus menjadi target utama pelaksanàan vaksinasi nasional," ujarnya.

Dalam konteks ini, Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dituntut untuk melaksanakan kerjasama dengan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Kerjasama tersebut fokus utamanya pada dua hal, yaitu pelaksanaan testing dan vaksinasi. Kerjasama ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian target pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi terutama menjelang akhir tahun ini.

"Setahu saya, kemenkes itu memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan testing dan vaksinasi. Maka, sudah saatnya pelaksanaan testing diarahkan ke sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi," kata Wakil Ketua MKD ini.

Baca juga: Para Siswa Gugup Duduk di Kelas ketika Mulai Belajar Tatap Muka