Langit7, Jakarta - Laporan “
A Green Economyfor a Net Zero Future: How Indonesia Can Build BackBetter after Covid-19 with The Low Carbon Development Initiative” menyajikan skenario kebijakan PRK, termasuk upaya mencapai
net-zero emission di Indonesia pada 2060.
Pertama, skenario
net-zero emission mampu mewujudkan Visi Indonesia 2045 menjadi negara berpendapatan tinggi dengan target USD13.980-14.495. Kedua, penerapan program energi efisiensi, sejalan dengan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk menekan pertumbuhan
energy demand.
Ketiga, penggunaan EBT di sektor kelistrikan untuk mencapai
net-zero emission. Keempat, skenario
net-zero emission di sektor lahan mampu meningkatkan tutupan hutan sekunder dan melindungi hutan primer.
Baca juga: Menteri PPN Sebut Magelang Berpotensi Kembangkan KopiPada 2060, upaya restorasi lahan dapat meningkatkan tutupan hutan sekunder seluas 4,1 juta ha dan melindungi 3,2 juta ha hutan primer. Kelima, skenario
net-zero emission melalui PRK mampu menciptakan lapangan kerja baru hingga 7-10 kali lipat lapangan kerja lebih besar dibandingkan investasi konvensional. Selain itu, juga menciptakan 1,8-2,2 juta lapangan kerja di 2030.
Target Indonesia untuk mencapai
net-zero emission pada 2060 merupakan capaian signifikan dalam upaya penanggulangan perubahan iklim. Tetapi, lebih jauh dari itu, penting memastikan Indonesia tidak terlambat untuk memulai transisi menuju ekonomi hijau.
“Penyatuan visi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi aspek penting dalam memastikan proses transisi yang adil menuju pencapaian
net-zero emission dan ekonomi hijau di masa mendatang,” tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada LCDI Week hari ketiga, Rabu (13/10).
Baca juga: Kunjungi Surakarta dan Karangayar, Menteri PPN Suharso Dorong Strategi Pengembangan UMKM"Kita perlu mengalkulasi berapa investasi yang diperlukan Indonesia untuk mengimplementasikan skenario
net-zero emission. Hasil studi kami menunjukkan, kebutuhan investasi pada 2021-2030 rata-rata USD 150-200 miliar (Rp 2,2-2,9 kuadriliun) per tahun. Angka ini mengambil porsi 3,4-3,5 persen dari PDB pada periode tersebut,” kata ujar Deputi Arifin.
Kementerian PPN/Bappenas telah mengidentifikasi sumber pembiayaan tersebut, meliputi investasi dari sektor swasta, penghematan dari subsidi bahan bakar fosil, serta peningkatan investasi publik. Adapun, sumber potensial utama akan berasal dari realokasi sumber-sumber investasi rendah karbon dan investasi hijau.
(zul)