Impor Mobil dari India, Ujian Konsistensi Industrialisasi Prabowo

Oleh: Anwar Abbas

LANGIT7.ID-Gagasan besar untuk memajukan industri dalam negeri kembali menjadi sorotan di tengah kebijakan impor mobil dari India dalam jumlah besar. Semangat untuk mendorong penggunaan produk lokal sebenarnya telah digaungkan secara tegas oleh Presiden , mulai dari kendaraan hingga kebutuhan sehari-hari.

Dorongan tersebut mencerminkan visi pembangunan berbasis industrialisasi yang kuat. Orientasi ini identik dengan mentalitas industriawan yang menitikberatkan pada pembangunan jangka panjang, peningkatan kapasitas produksi, serta penciptaan nilai tambah melalui inovasi, teknologi, dan penguatan sumber daya manusia.

Namun di sisi lain, langkah impor 105.000 unit mobil dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara justru menghadirkan ironi. Kebijakan ini dinilai lebih mengedepankan pertimbangan harga yang lebih murah dibandingkan mendorong pertumbuhan industri otomotif dalam negeri yang sudah ada.

Fenomena ini memperlihatkan adanya benturan dua pendekatan dalam pengelolaan ekonomi nasional: mentalitas industriawan dan mentalitas pedagang. Pendekatan pedagang cenderung berorientasi jangka pendek, dengan fokus pada efisiensi transaksi dan keuntungan cepat melalui jual beli, termasuk dengan mengandalkan produk impor yang lebih kompetitif secara harga.

Sementara itu, pendekatan industriawan menuntut kesabaran dan investasi jangka panjang. Tujuannya bukan sekadar keuntungan instan, melainkan membangun fondasi ekonomi yang kokoh melalui produksi dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, dan kemandirian industri nasional.

Dalam konteks ini, kebijakan impor dalam skala besar berpotensi menghambat agenda industrialisasi dan hilirisasi yang selama ini didorong pemerintah. Ketergantungan pada produk luar negeri dapat menekan daya saing industri lokal, mengurangi permintaan terhadap produk domestik, hingga berujung pada risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.

Dampak lanjutan dari kondisi tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Menurunnya aktivitas industri dalam negeri berpotensi memicu meningkatnya pengangguran dan keresahan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas nasional.

Karena itu, konsistensi antara visi dan implementasi kebijakan menjadi kunci. Arah pembangunan yang mengedepankan industrialisasi membutuhkan keselarasan antara pemimpin dan para pelaksana kebijakan di lapangan. Tanpa kesamaan perspektif, strategi besar yang telah dirancang berisiko kehilangan daya dorongnya.

Indonesia sebagai negara besar membutuhkan keseimbangan antara peran industriawan dan pedagang. Keduanya memiliki fungsi penting dalam roda ekonomi. Namun, dalam konteks pembangunan jangka panjang, kepemimpinan dengan orientasi industrialisasi menjadi faktor penentu dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pertanyaan mengenai konsistensi arah kebijakan ini pun menjadi relevan: apakah visi industrialisasi benar-benar akan diwujudkan secara utuh, atau justru tereduksi oleh praktik ekonomi jangka pendek di lapangan. Waktu yang akan menjawab, seiring dengan langkah kebijakan yang diambil ke depan. (Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan)