Kementerian Agama Rumuskan Arah Baru Pendidikan Islam, Tekankan Distingsi Sistem

LANGIT7.ID-Jakarta; Kementerian Agama tengah merumuskan arah baru Ditjen Pendidikan Islam agar bisa menjawab tantangan zaman. Reformulasi visi dan misi ini dibahas untuk dituangkan menjadi naskah akademik.

Pembahasn berlangsung di Jakarta, 15–16 April 2026. Forum ini menjadi langkah awal untuk menyusun kerangka konseptual sekaligus pijakan filosofis sebagai dasar kebijakan jangka panjang.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pembahasan tidak boleh berhenti pada aspek teknis kelembagaan. Ia mendorong agar reformulasi dilakukan dengan menempatkan pendidikan dalam kerangka yang lebih mendasar, termasuk perbedaan karakter antara pendidikan umum, pendidikan Islam, dan pesantren.

Menurutnya, pendidikan umum, pendidikan Islam, dan pesantren memiliki basis epistemologis yang berbeda. Perbedaan itu harus menjadi pijakan dalam merumuskan arah kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun penyederhanaan yang keliru.

“Distingsi ini penting agar kita tidak mencampuradukkan pendekatan yang memang sejak awal berbeda,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/4/2026).

Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu menekankan urgensi merumuskan kata kunci atau fokus utama dari masing-masing Direktorat Jenderal. Ia menyebut, kejelasan distingsi akan menentukan efektivitas kebijakan di lapangan.

Menurut Ismail, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam perlu diarahkan pada penguatan sistem pendidikan formal yang terstandar dan terintegrasi dengan sistem nasional. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pesantren tetap berfokus pada penguatan tradisi, kemandirian, dan peran pesantren sebagai pusat peradaban.

Ia juga menyinggung pentingnya sinkronisasi dalam aspek organisasi dan tata kerja (ortaker), termasuk penguatan peran Direktorat Vokasi Pendidikan Islam agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja tanpa kehilangan karakter keislaman.

“Yang kita butuhkan bukan sekadar pembagian struktur, tetapi kejelasan fungsi dan arah masing-masing,” kata Ismail.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amien Suyitno menegaskan bahwa proses reformulasi ini diarahkan untuk menghasilkan naskah akademik sebagai output utama. Naskah tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pendidikan Islam ke depan.

Menurut Dirjen, penyusunan naskah akademik harus bertumpu pada tiga hal utama, yakni konsep, filosofi, dan kebutuhan masa depan. Ia menilai, tanpa fondasi tersebut, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak memiliki arah yang jelas.

Selain itu, forum juga membahas penataan organisasi Direktorat Jenderal Pesantren sebagai bagian dari upaya memperjelas pembagian peran antarunit di lingkungan Kementerian Agama. “Ini bukan hanya soal struktur, tetapi bagaimana kita merumuskan masa depan pendidikan Islam secara utuh,” tutup Suyitno.