Kesepakatan Iran-Amerika di Dalamnya Mencakup Dana Investasi Swasta Rp6.257 Triliun

LANGIT7.ID-Dubai; Sebuah dana swasta senilai US$300 miliar (Rp6.257 triliun) yang dirancang untuk memicu investasi ke Iran tercantum dalam kesepakatan kerangka kerja AS-Iran, dan lebih dari separuh dari jumlah itu sudah terikat, kata seorang sumber yang mengetahui langsung kesepakatan tersebut kepada Reuters.

Dana tersebut dirancang untuk memberi kedua belah pihak insentif ekonomi guna mencapai kesepakatan final, kata sumber yang berbicara tanpa menyebut identitas karena rencana itu belum diumumkan, sementara Washington dan Teheran bersiap menandatangani pada 19 Juni.

Para pejabat AS dan Iran pada 14 Juni mengatakan mereka telah menyetujui kerangka kerja untuk mengakhiri perang mereka, yang dimulai ketika pasukan AS dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari, menghentikan blokade AS terhadap Iran, dan membuka kembali Selat Hormuz, jalur pasokan penting bagi minyak dan gas global.

Dana baru ini merupakan kendaraan investasi swasta, bukan program rekonstruksi atau ganti rugi, dan tidak akan mencakup uang negara atau hibah, kata sumber tersebut, seraya menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan berbasis di AS, negara-negara Arab Teluk, Asia, Amerika Selatan, dan Afrika telah sepakat untuk memberikan pendanaan.

Investasi yang dijanjikan mencakup energi, logistik, manufaktur, dan transportasi, kata sumber itu.

Seorang sumber senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran awalnya menuntut US$400 miliar (Rp8,34 triliun) sebagai kompensasi atas kerusakan perang dari AS, tetapi Washington mengatakan tidak akan memberikannya.

Gagasan untuk dana tersebut, yang akan diberi nama Dana Rekonstruksi dan Pembangunan, kemudian muncul. Mekanismenya mengatur agar negara-negara di kawasan berkontribusi dengan berbagai cara, kata sumber Iran itu. Hal ini termasuk mengamankan pinjaman, membuka jalur kredit, atau langsung membiayai rekonstruksi lokasi-lokasi yang rusak akibat perang, termasuk fasilitas seperti kompleks baja Mobarakeh, kilang minyak, bandara, dan secara lebih luas, infrastruktur yang terdampak konflik.

Iran, salah satu ekonomi terbesar di Timur Tengah, hampir tidak menarik investasi asing langsung yang signifikan dalam empat dekade terakhir, tersingkir dari pasar modal global oleh gelombang sanksi berturut-turut dari AS dan internasional.

Negara ini memiliki cadangan gas alam terbukti terbesar kedua di dunia dan cadangan minyak terbukti terbesar keempat.

Iran juga memiliki populasi muda dan terdidik lebih dari 92 juta orang, basis industri yang beragam, dan potensi besar yang belum tergarap di berbagai sektor mulai dari petrokimia dan pertambangan hingga pariwisata dan pertanian.

Dana investasi ini sepenuhnya terpisah dari jalur negosiasi paralel mengenai pencabutan sanksi AS dan pembebasan aset-aset kedaulatan Iran yang dibekukan di luar negeri, kata sumber itu, menggambarkan keduanya sebagai mekanisme keuangan yang berbeda dengan tujuan dan jadwal yang berbeda.

Dana tersebut tidak akan dibentuk atau beroperasi sampai kesepakatan final dan memuaskan tercapai. Nota kesepahaman, setelah ditandatangani, dimaksudkan untuk mengatur proses selama 60 hari ke depan.

"Dana itu hanya akan dibentuk setelah kesepakatan final ditandatangani," kata sumber itu. "Selama 60 hari ini, para administrator dana akan bekerja sama dengan pihak Iran dan investor untuk merencanakan dan merancang proyek."

Kementerian luar negeri Iran dan kementerian luar negeri Pakistan, yang membantu memediasi kesepakatan dana investasi, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Juru bicara Gedung Putih merujuk pada wawancara CBS dengan Wakil Presiden J.D. Vance pada 15 Juni, di mana ia mengatakan bahwa Iran bisa mendapatkan akses ke dana rekonstruksi US$300 miliar (Rp6,257 triliun) yang didukung negara-negara Teluk jika Iran mematuhi kesepakatan dengan Washington, termasuk membongkar program nuklirnya, menghilangkan stok bahan yang diperkaya, dan menerima rezim inspeksi serta penegakan yang ketat.

Sumber itu tidak mau mengatakan bagaimana dana tersebut akan dikelola atau oleh siapa, dengan mencatat bahwa rincian penting masih harus diselesaikan.

Sumber tersebut menyebutkan perusahaan-perusahaan dari Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat di antara yang telah membuat komitmen, tetapi menolak memberikan daftar lengkap.

Nota kesepahaman 60 hari adalah kerangka kerja, bukan kesepakatan final, dan para perunding AS dan Iran diharapkan bekerja di berbagai jalur selama periode tersebut yang mencakup isu nuklir, sanksi, dan keamanan regional.(*/saf/thestraitstimes)