AS Perluas Sanksi Iran, Negara dan Perusahaan yang Masih Berbisnis Terancam

LANGIT7T.ID-Jakarta; Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) diperkirakan memperluas cakupan sanksi sekunder terhadap entitas dan negara yang masih memiliki hubungan bisnis dengan Iran. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran.

Seorang sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa Departemen Keuangan AS akan mengumumkan perluasan cakupan sanksi pada Senin. Sumber itu berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang menyampaikan informasi tersebut kepada publik.

Langkah tersebut ditujukan sebagai peringatan terakhir kepada negara-negara yang masih menjalin hubungan bisnis dengan Iran agar memutus hubungan tersebut. Tekanan itu diharapkan dapat mendorong berakhirnya konflik yang telah berlangsung hampir enam bulan dan menyebabkan Selat Hormuz serta jalur ekspor energi dari kawasan Teluk tersendat.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent diperkirakan akan menyampaikan rincian lebih lanjut mengenai kebijakan terhadap Iran dalam konferensi pers pada pukul 13.00 EDT (17.00 GMT).

Menurut sumber tersebut, Bessent juga akan memberikan gambaran lebih luas mengenai kampanye tekanan ekonomi terhadap Iran yang sebelumnya dia dan Trump sebut sebagai “economic D-Day”. Bessent diperkirakan akan menegaskan kepada berbagai negara bahwa mereka harus memilih untuk berpihak kepada AS atau menghadapi risiko perusahaan dan entitas penting di negara mereka diputus dari sistem keuangan berbasis dolar AS.

Pekan lalu, Bessent menyebut tindakan terhadap Iran sebagai “sanksi terberat dalam sejarah”. Menurutnya, kebijakan tersebut, bersama blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, akan mengurangi kebutuhan untuk melancarkan operasi militer “kinetik” baru terhadap Iran.

Perang yang dilancarkan Trump terhadap Iran telah mendorong harga energi di seluruh dunia dan akan segera memasuki bulan keenam. Meskipun pertempuran sengit telah mereda, upaya diplomatik untuk mengakhiri perang terhenti. Pengiriman minyak dan bahan mentah melalui Selat Hormuz juga masih terblokir sehingga harga energi tetap tinggi.

Tingkat persetujuan terhadap kinerja Trump juga turun ke titik rendah. Dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru, hanya 33 persen warga Amerika yang menyatakan menyetujui kinerjanya. Trump mengatakan biaya ekonomi tersebut diperlukan untuk memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir.

AS telah memberlakukan sanksi terhadap Iran selama puluhan tahun. Sebagian besar sanksi tersebut ditujukan untuk membatasi pendapatan minyak Iran, sektor penerbangan, mata uang kripto, pengadaan komponen senjata dan perangkat keras militer lainnya, serta memutus pendanaan bagi perusahaan bisnis yang dikendalikan Korps Garda Revolusi Islam Iran, salah satu kekuatan dominan dalam perekonomian negara tersebut.

Sanksi tersebut melarang entitas yang masuk daftar sanksi mengakses sistem keuangan berbasis dolar AS. Namun, Iran dinilai berhasil dengan cepat membentuk perusahaan cangkang baru, entitas lain, serta registrasi kapal baru untuk menghindari sanksi.

Sumber yang mengetahui rencana Bessent mengatakan kebijakan terbaru kemungkinan akan mengungkap kategori tambahan dari aktivitas terkait Iran yang ke depannya dapat dikenai sanksi sekunder. Hal ini akan mempermudah AS mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang membantu transaksi atas nama pemerintah Iran.

Sumber tersebut tidak merinci aktivitas apa saja yang berpotensi dikenai sanksi. Namun, dia mengatakan bahwa untuk sektor-sektor tertentu di Iran, aktivitas apa pun, bahkan jika dilakukan di negara ketiga, dapat menjadi sasaran sanksi sekunder.

Saat ini, Departemen Keuangan AS masih memberikan lisensi untuk transaksi di sejumlah sektor Iran, termasuk obat-obatan dan perangkat medis, pertukaran budaya dan seni, serta transaksi pertanian.

Seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan Bessent diperkirakan akan memperingatkan bahwa seluruh jalur pendanaan yang masih tersisa, termasuk melalui bank dan negara ketiga yang selama ini menoleransi aktivitas tertentu, harus dihentikan.

Pejabat tersebut, yang juga berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Departemen Keuangan AS telah “memetakan jaringan penyelundupan minyak dan penghindaran sanksi Iran”. Informasi itu akan disampaikan kepada negara-negara yang membantu Iran menghindari sanksi sebagai bentuk peringatan.

Dampak terhadap hubungan dengan China

Dalam beberapa bulan terakhir, Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi kepada kilang minyak independen China yang dikenal sebagai “teapot” karena membeli minyak Iran. AS juga memperluas sasaran terhadap armada kapal tanker yang digunakan untuk mengangkut minyak Iran secara terselubung.

Namun, kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada bank-bank di China dan negara lain yang memfasilitasi transaksi dengan Iran dinilai sebagai alat yang jauh lebih kuat. Hingga kini, pemerintahan Trump masih enggan menggunakan kewenangan tersebut di tengah gencatan perdagangan yang sensitif dengan Beijing.

Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu di Washington pada akhir September. Pemberlakuan sanksi baru terhadap bank-bank China berpotensi memperburuk prospek perpanjangan kesepakatan yang dicapai pada November lalu. Kesepakatan tersebut bertujuan menjaga aliran tanah jarang China dan membatasi tarif AS.

Blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran juga telah membatasi tawaran pembelian minyak mentah Iran dari China. Reuters melaporkan hal tersebut pada Jumat, yang kemungkinan dapat mengurangi dampak sanksi sekunder terhadap China.