Fadli Zon dan UNESCO Soroti Penguatan Tata Kelola dan Pembiayaan Berkelanjutan

LANGIT7.ID-Paris;
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Eksekutif UNESCO, Dr. Nasser bin Hamad Al Hinzab, di sela Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris. Pertemuan membahas penguatan peran Indonesia dalam UNESCO, peningkatan efektivitas tata kelola organisasi, serta pengembangan skema pendanaan baru dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan mandat UNESCO di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, komunikasi, dan informasi. Dewan Eksekutif UNESCO beranggotakan 58 negara anggota terpilih dan berperan penting dalam mengawal program kerja, tata kelola organisasi, serta pelaksanaan kebijakan UNESCO. Indonesia saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Eksekutif untuk periode 2023–2027.

Pada pertemuan tersebut, Menbud Fadli Zon menegaskan komitmen Indonesia untuk mengambil peran yang semakin aktif dan substantif di UNESCO, termasuk membawa perspektif Asia Tenggara dan negara-negara yang selama ini masih kurang terwakili dalam pembentukan agenda global. “Indonesia ingin semakin aktif memberikan gagasan, pengalaman, dan praktik baik kepada UNESCO. Kita juga ingin memastikan perspektif negara-negara Selatan memperoleh ruang yang semakin kuat dalam pembahasan global di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan,” ujar Menbud Fadli Zon.

Ketua Dewan Eksekutif UNESCO Dr. Nasser bin Hamad Al Hinzab menyambut komitmen tersebut dan menilai kehadiran aktif Indonesia penting dalam memperkuat pelaksanaan program dan mandat UNESCO. Dalam pertemuan, Dr. Al Hinzab menyoroti tiga kebutuhan utama UNESCO ke depan, yakni memperkuat visibilitas mandat organisasi, meningkatkan transparansi dan tata kelola, serta membangun sumber-sumber pembiayaan baru yang lebih berkelanjutan. “UNESCO membutuhkan negara seperti Indonesia untuk semakin aktif di Dewan Eksekutif. Kita perlu memperkuat visibilitas mandat UNESCO, meningkatkan tata kelola dan transparansi, serta mencari instrumen pendanaan baru agar program-program UNESCO dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Dr. Al Hinzab.

Kedua pihak mendiskusikan strategi UNESCO untuk memperluas kemitraan pendanaan di luar kontribusi negara anggota, termasuk melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan dan mitra pembangunan. Ketua Dewan Eksekutif UNESCO juga menyampaikan potensi kolaborasi dengan Qatar Fund serta rencana mempertemukan berbagai mitra untuk mengeksplorasi model pembiayaan baru yang berkelanjutan bagi program-program UNESCO.

Menbud Fadli Zon menyambut pendekatan tersebut dan menekankan pentingnya membuka ruang lebih besar bagi sektor swasta, korporasi, dan filantropi untuk berkontribusi pada pelindungan dan pengembangan kebudayaan. Ia membagikan pengalaman Kementerian Kebudayaan yang membentuk Dewan Penyantun sebagai wadah pelibatan filantropi dan sektor swasta dalam mendukung berbagai program kebudayaan, termasuk revitalisasi situs budaya. “Kita membutuhkan model pembiayaan yang lebih inovatif. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Sektor swasta, korporasi, dan filantropi perlu dilibatkan untuk memperkuat keberlanjutan program kebudayaan. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa kemitraan tersebut dapat menjadi salah satu sumber daya penting bagi revitalisasi dan pelindungan situs budaya,” jelas Menbud Fadli Zon.

Kedua pihak turut bertukar pandangan mengenai mekanisme pelindungan warisan budaya dalam UNESCO. Menbud Fadli Zon mendorong agar mekanisme nominasi dan inskripsi Warisan Budaya Takbenda terus diperkuat dan semakin responsif, mengingat pengakuan UNESCO juga dapat menjadi instrumen diplomasi budaya, membangun saling pengertian, serta memperkuat perdamaian antarbangsa. Dr. Al Hinzab juga menyoroti pentingnya meningkatkan efektivitas hubungan negara anggota dalam proses evaluasi dan penetapan UNESCO, termasuk memastikan keterlibatan keahlian yang benar-benar sesuai dengan karakter situs dan warisan budaya yang dinilai.

Menbud Fadli Zon juga menyampaikan undangan kepada Dr. Al Hinzab untuk berkunjung ke Indonesia dan melihat secara langsung pengelolaan berbagai ekosistem dan penetapan UNESCO, mulai dari Warisan Dunia dan Warisan Budaya Takbenda hingga cagar biosfer, UNESCO Global Geoparks, Creative Cities, serta jejaring UNESCO lainnya.

Pertemuan yang juga dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Prancis/Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Mohamad Oemar; Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah Retnoastuti; serta Staf Ahli bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan, Anindita Kusuma Listya; berlangsung seiring penguatan koordinasi nasional Indonesia untuk UNESCO melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026 tentang Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU). Menteri Kebudayaan kini menjabat sebagai Ketua KNIU, dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang mencakup bidang luar negeri, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi dan informasi, serta riset dan inovasi. KNIU juga diperkuat melalui empat kelompok kerja utama—pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi—untuk mengonsolidasikan substansi dan posisi Indonesia dalam berbagai agenda UNESCO.

“Indonesia siap menjadi mitra yang semakin aktif, konstruktif, dan bertanggung jawab dalam Dewan Eksekutif maupun UNESCO secara keseluruhan. Kita ingin memastikan UNESCO tetap relevan, inklusif, dan memiliki kapasitas yang kuat untuk menjalankan mandatnya di tengah tantangan global yang semakin kompleks,” pungkas Menbud Fadli Zon