Penyelundupan Pasal Kasus Gibran, DPR Segera Panggil KPU dan Bawaslu

LANGIT7.ID-Jakarta; Polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat 3 dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tampaknya bakal berbuntut panjang. Komisi II DPR berencana memanggil KPU hingga Bawaslu untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.

Rencana pemanggilan itu sendiri berawal dari usulan Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi II DPR yang juga mantan Ketua Komisi II periode sebelumnya. Menurut Doli, polemik ini penting dibawa ke rapat komisi agar bisa menjadi bahan evaluasi ke depan.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, memastikan usulan tersebut sudah masuk dalam jadwal komisi. "Saya rasa semua usulan anggota kita masukkan dalam jadwal, memang ada rencana pemanggilan lembaga-lembaga tersebut," kata Dede Yusuf kepada wartawan, Senin (19/10/2026).

Kendati demikian, Dede menyampaikan bahwa DPR saat ini masih dalam masa reses. Politikus Partai Demokrat itu pun mengatakan untuk sementara pihaknya akan fokus membahas data, catatan, hingga rekaman terkait dugaan pasal selundupan tersebut.

"Namun sesuai jadwal yang kita buat, karena sementara ini sedang reses. Jadi nanti kita bicara data saja yang ada di komisi baik catatan maupun rekamannya," ucap dia.

Dede menegaskan semua usulan anggota Komisi II DPR akan diakomodasi. Ia berharap, ke depannya tidak ada lagi pasal-pasal yang diduga diselundupkan.

"Jadi masukan apapun akan kita dudukkan sebagai bahan RUU ke depan agar tidak terulang di kemudian hari," ujar dia.(*/saf)