Sikapi Karhutla, PP Muhammadiyah Desak Penegakan Hukum Tegas

LANGIT7.ID, Jakarta; - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan. Selain memicu kerusakan lingkungan yang parah, bencana ini berdampak langsung pada terganggunya kesehatan warga, lumpuhnya kegiatan pendidikan, hilangnya sumber penghidupan, hingga merusak citra Indonesia di mata dunia internasional.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir menegaskan bahwa perlindungan terhadap alam dan manusia merupakan wujud nyata dari amanah kekhalifahan di bumi. Menurutnya, kondisi cuaca rentan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab pencegahan maupun penindakan hukum atas kelalaian yang terjadi.

"Praktik pembakaran, kelalaian pengelolaan lahan, lemahnya pengawasan, serta dugaan pelanggaran dan pembiaran harus diperiksa secara sungguh-sungguh. Berulangnya karhutla menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan pelaksanaannya, disertai pertanggungjawaban yang jelas," ujar Haedar Nashir melalui keterangan resmi yang diterbitkan di Yogyakarta, dikutip Rabu (21/20/2026).

Haedar menambahkan bahwa keselamatan rakyat serta keberlanjutan kehidupan harus ditempatkan di atas segalanya, melampaui kepentingan ekonomi maupun kelompok tertentu. Terkait hal tersebut, Muhammadiyah mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengerahkan seluruh kemampuan secara masif dan terkoordinasi guna memberikan perlindungan maksimal bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta penyandang disabilitas.

Selain itu, PP Muhammadiyah juga menyoroti pentingnya penegakan hukum secara transparan dan tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum diminta untuk mengusut tuntas setiap unsur kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi, tanpa terhalang oleh jabatan atau kekuatan modal.

"Kekuasaan, jabatan, dan kekuatan modal tidak boleh menjadi pelindung sekaligus penghalang dari pertanggungjawaban hukum," tegas Haedar.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Muhammadiyah turut menginstruksikan seluruh jajaran struktur organisasi, lembaganya seperti Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Majelis Lingkungan Hidup, hingga amal usaha kesehatan dan pendidikan untuk turun tangan memberikan pelayanan kemanusiaan, pendampingan warga, serta edukasi lingkungan.

Haedar menegaskan bahwa krisis ini harus disikapi secara serius dan tidak boleh dibiarkan menjadi siklus tahunan yang terus membebani masyarakat. Muhammadiyah menegaskan bahwa karhutla tidak boleh dinormalisasi sebagai bencana tahunan yang terus membebani rakyat.

"Kesungguhan pemerintah, aparat, dunia usaha harus dibuktikan melalui tindakan nyata agar masyarakat terlindungi, pelanggaran ditindak, kerusakan dipulihkan, dan kebakaran dicegah agar tidak terus berulang," pungkasnya.