Sosialisasi SE 17, Menag Minta Jajarannya Kordinasi dengan TNI-Polri

LANGIT7.ID, Jakarta - Kepala Kanwil Kemenag dan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di wilayah PPKM Darurat dan wilayah lainnya di Indonesia diminta untuk meningkatkan koordinasi dengan TNI, Polri dan Pemda dalam menyambut Iduladha 1442H.

Hal ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat meimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Implementasi Prokes SE No17 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Rakor ini, menurut Menag penting untuk mengetahui progres sosialisasi edaran No SE 17, khususnya di wilayah PPKM Darurat Jawa-Bali dan wilayah lainnya di Indonesia.

"Upaya ini merupakan kontribusi kita dalam melindungi warga dari pandemi Covid-19. Apalagi varian delta Covid-19 memiliki potensi penyebaran 7 kali lipat dari varian sebelumnya," kata Menag

"Saya minta Kakanwil Kemenag dan Rektor PTKN untuk lebih masif berkoordinasi dengan TNI, Polri dan Pemda dalam sosialisasikan prokes SE No 17 ini," tegas Menag, Sabtu (17/7/2021), seperti dilansir dari situs Kemenag.

"Dengan rapat in kita akan mengetahui celah mana saja yang akan kita tutup. Ini harus dilakukan dengan upaya kolaboratif bersama TNI, Polri dan pemerintah daerah dalam melindungi warga dari pendemi Covid-19," sambungnya.

Menag juga minta jajarannya untuk memberikan perhatian agar terhadap momen penyembelihan hewan kurban. Ia menyebut momen ini dikhawatirkan memantik orang berkumpul dan berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

Sejumlah Kakanwil dalam rakor ini melaporkan proses sosialiasi dan implementasi SE No17 tahun 2021. Mereka antara lain, Kakanwil Kemenag DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kakanwil Kemenag Bali.

Dari paparan tersebut terungkap sejumlah kendala dalam sosialiaasi dan pelaksanaan prokes Iduladha 1442 H. Misalnya, maraknya berita hoaks, baik yang terkait Covid-19 ataupun informasi diperbolehkannya salat Iduladha oleh pemerintah.