Kumpulkan Rp 2 M untuk Ganti Kapal Selam Nanggala 402, Takmir Masjid Jogokariyan Temui DPR

LANGIT7.ID, Jakarta - Pengurus Masjid Jogokariyan melaksanakan audiensi ke Komisi I DPR RI untuk membahas penggalangan Dana Kapal Selam pengganti Nanggala 402. Kapal Selam tersebut tenggelam pada 21 April 2021 di perairan utara laut Bali.

Hingga Mei 2021, dana yang berhasil dikumpulkan oleh Takmir Masjid Jogokariyan mencapai Rp2 miliar. Bukan tidak mungkin, saat ini jumlah tersebut terus bertambah, mengingat penggalangan dana masih berlangsung hingga saat ini.

Dalam audiensi itu, takmir masjid dan anggota dewan mencari solusi agar dana umat yang telah dikumpulkan bisa disalurkan dengan cara yang memenuhi peraturan dan perundang-undangan. Beberapa dewan yang hadir dalam audiensi itu di antaranya

“Pertemuan kali ini spesial karena diterima di ruang sidang utama, karena menurut Beliau-beliau ini termasuk pembahasan yang penting. Semoga Pertemuan ini menjadi kebaikan bagi Rakyat Indonesia semuanya,” tulis akun resmi Masjid Jogokariyan usai menggelar audiensi pada Rabu (24/11/2021).

Baca Juga: Rahasia Sukses Jogokariyan: Didik Anak dan Remaja Jadi Penggerak Masjid

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengapresiasi langkah Takmir Masjid Jogokariyan tersebut. Itu bisa menambah kekuatan TNI Angkatan Laut dalam menjaga perairan nasional.

“Kita mendapatkan kunjungan langsung dari pihak Takmir Masjid Jogokariyan, mereka sampaikan bahwa penggalangan dana untuk pembelian kapal selam terus berlanjut. Saya rasa ini langkah bagus, harus kita dukung penuh,” kata Kharis dalam audiensi itu di ruang rapat Komisi I, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Kharis menambahkan, penggalangan dana masih akan terus berlanjut sampai waktu yang ditentukan. Itu sesuai keinginan para remaja masjid. Sampai saat ini, belum tahu kapan waktu penggalangan dana ini selesai.

Peruntukan penggalangan dana ini sesuai rencana semula. Ke depan akan dilakukan evaluasi terhadap proses perjalanannya.

“Mereka menyebut bahwa telah menggandeng Dinas Sosial dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), agar prosesnya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan secara publik,” kata Kharis.