Pemerintah Alokasikan Rp161,20 Triliun untuk Perlindungan UMKM dan Koperasi

LANGIT7.ID, Jakarta - Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021.

Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,75 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19.

Dalam program PEN, pemerintah memberikan perhatian untuk kalangan UMKM dan koperasi. Dukungan anggaran yang dialokasikan pemerintah tahun 2021 untuk UMKM dan Korporasi dengan pagu Rp161,20 triliun, dimanfaatkan antara lain untuk pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), IJP UMKM dan Korporasi, Penempatan Dana pada bank, dan Subdisi Bunga.

“Penanganan pandemi dan perlindungan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas, serta membutuhkan kerja sama dan dukungan semua pihak. Pemerintah terus berupaya untuk memastikan efektivitas PPKM untuk mengendalikan penularan Covid-19, sejalan dengan penyediaan perlindungan sosial serta penguatan 3 T dan penguatan fasilitas kesehatan sebagai langkah utama menghadapi pandemi,” ujar Sri Mulyani, Menteri Keuangan melalui keterangan tertulis.

Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,75 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19.

Rincian alokasi anggaran dan pemanfaatan dari Program PEN dalam APBN 2021 meliputi sektor kesehatan dengan pagu Rp214,95 triliun. Dimanfaatkan untuk Testing dan Tracing, biaya perawatan, insentif dan santunan kematian nakes, obat dan APD, bantuan iuran JKN, insentif perpajakan kesehatan, serta pengadaan vaksin.

Perlindungan Sosial dengan pagu Rp187,84 triliun, dimanfaatkan antara lain untuk program PKH, Kartu Sembako, BST, BLT Desa, Kartu Pra Kerja, dan Bantuan Kuota Internet, serta subsidi listrik.

Program Prioritas dengan pagu Rp117,94 triliun, digunakan untuk program Padat Karya K/L, Pariwisata antara lain untuk KSPN, Ecowisata, serta pelatihan SDM, Ketahanan Pangan. Antara lain untuk program food estate dan irigasi, ICT antara lain penyediaan infrastruktur TIK serta penyiaran publik, Kawasan Industri antara lain untuk pengembangan kawasan strategis serta program penanaman modal.

Insentif Usaha dengan pagu Rp62,83 triliun, antara lain digunakan untuk pemberian insentif PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh 25, Pengembalian Pendahuluan PPN, penurunan Tarif PPh Badan manfaat untuk seluruh WP, PPN DTP Properti, dan PPnBM Mobil.

Menteri Keuangan menjelaskan bahwa Kartu Pra Kerja akan difokuskan untuk pekerja yang mengalami PHK. Pemerintah sedang membuat desain untuk memberikan bantuan subsidi upah bagi para pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan.

“Kita sedang membahas dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Tenaga Kerja di dalam rangka untuk membantu segmen yaitu kelompok pekerja yang dirumahkan atau jam kerjanya berkurang," ungkap mantan dosen ekonomi UI itu.

Selanjutnya, untuk memperkuat penanganan pandemi di derah, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya percepatan pelaksanaan Dana Desa dan BLT Desa. Total anggaran untuk BLT Desa adalah Rp28,8 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp6,1 triliun atau 21,2 persen, serta memberikan manfaat sebesar Rp300.000 setiap bulan untuk 5,2 juta KPM dari 8 juta KPM sasaran.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga menggelontorkan bantuan untuk masyarakat terdampak melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dengan total alokasi sebesar Rp25,46 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp4,7 triliun, terdiri dari penyaluran bantuan sosial, pemberian makanan tambahan dan perlindungan sosial lainnya, pemberdayaan UMKM, serta subsidi pertanian dan pemberdayaan ekonomi lainnya.

Realisasi program PEN hingga 16 Juli 2021 mencapai Rp277,36 triliun atau 37,2 persen pagu sebesar Rp744,75 triliun. Percepatan realisasi program perlindungan sosial sebesar Rp440 triliun pada Triwulan I 2021 terbukti berhasil melindungi konsumsi dasar masyarakat miskin dan rentan terdampak Covid-19.

Tingkat kemiskinan turun menjadi 10,14 persen per Maret 2021 dari 10,19 persen pada September 2020, sementara menurut Bank Dunia, tingkat kemiskinan Indonesia dapat mencapai 11,2 persen pada tahun 2021 tanpa perluasan program perlindungan sosial.