Rangkap Jabatan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan akan mengkaji permintaan fatwa dari Center of Economic and Law Studies (Celios) soal gaji para menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi di BUMN maupun swasta. Putusan ini memberi tenggang waktu 2 tahun agar pemerintah menyesuaikan aturan dan memastikan wakil menteri fokus pada tugas kementerian.

Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan seluruh pengurus termasuk Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Menurut Junimart, Pj Gubernur yang merangkap jabatan dengan posisi lainnya akan menjadi maladministrasi. Dia mengatakan pihaknya akan membahas hal tersebut dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal-hal terkait setelah pengunduran diri Ari bakal dibicarakan di kemudian hari. Dengan menerima pengunduran diri Ari, BRI menegaskan komitmennya untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik.