Ibadah Haji

DPR RI resmi sahkan RUU Haji dan Umrah 2025, bentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai koordinator penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

KPK mendalami dugaan korupsi kuota haji 2024 senilai Rp1 triliun, fokus memanggil orang terdekat Yaqut untuk telusuri aliran dana.

KPK mengungkap dugaan korupsi kuota haji di Kemenag era Yaqut Cholil Qoumas. Biaya haji khusus tembus Rp300 juta, bahkan furoda hampir Rp1 miliar.

Bank Muamalat meluncurkan program Rindu Haji untuk membantu jamaah menabung porsi dan pelunasan biaya haji dengan mudah, disiplin, serta kesempatan meraih hadiah perjalanan umrah bersama keluarga.

Rancangan Undang-Undang Haji dan Umrah 2025 bahas pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BPH) untuk menggantikan kewenangan Kemenag. Menag Nasaruddin Umar sebut langkah ini wujud efisiensi birokrasi dan fokus peningkatan layanan umat.

Silaturahim Haji dan Umrah Indonesia (SAHI) resmi mendukung pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan pelayanan, mengatasi antrean panjang, dan menekan angka kesakitan jemaah haji serta umrah di Indonesia.

KPK dalami dugaan korupsi kuota haji 2024 senilai Rp 1 triliun, penetapan tersangka belum dipastikan, kasus naik ke tahap penyidikan.

Wamenag Romo Muhammad Syafii menegaskan Kementerian Agama kini lebih fokus pada pelayanan keagamaan dan pendidikan usai urusan haji dialihkan ke BPH. Ia menyebut dua tugas ini justru semakin menantang.

KBRI Riyadh siap terlibat sejak awal dalam penyelenggaraan Haji 2026 untuk perkuat diplomasi layanan jemaah, cegah kendala teknis, dan dorong sinergi lintas sektor.

Pemerintah bahas rute laut haji dan umrah ke Arab Saudi. Jalur ini lebih hemat biaya dan buka akses lebih luas bagi jemaah Asia. Simak detailnya!

Pemulihan ekonomi Indonesia mendorong lonjakan pendaftar haji hingga antrean semakin panjang. Pemerintah siaga dan berharap tambahan kuota haji 2026 dari Arab Saudi.

Menag Nasaruddin Umar pastikan jemaah haji yang tak dapat makanan saat 1415 Zulhijjah diberi kompensasi. Pemerintah tetap jamin layanan makan optimal.

Kemenag sebagai penanggung jawab dinilai gagap menghadapi perubahan kebijakan Arab Saudi, terutama terkait penataan syarikah (perusahaan penyelenggara haji) dan pengelolaan jemaah.