Perppu Pemilu

Sufmi Dasco Ahmad menilai perlu adanya aturan turunan dalam Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilu. Aturan turunan itu nantinya untuk mengatur daerah pemilihan (dapil) pada daerah otonomi baru (DOB).

Perppu itu mengakomodasi usulan agar nomor urut partai politik (parpol) peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 tak perlu diundi pada Pileg 2024.

Terbitnya Perppu diharapkan menjadi komitmen pemerintah agar seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 dilaksanakan tepat waktu, sesuai yang sudah dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) resmi teken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Perppu Pemilu).