Jokowi

Setelah masa sidang dibuka, DPR segera menggelar rapat pimpinan dan Bamus untuk membawa draf RUU TPKS ke Rapat Paripurna agar disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

Respons positif Presiden Jokowi diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan dikirimkannya Surpres setelah nantinya RUU TPKS sah sebagai inisiatif DPR.

Jokowi meminta kepada Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU yang sedang disiapkan oleh DPR RI.

Lonjakan penularan Omicron pada hari ini menjadi 136 kasus. Tidak hanya itu, Jokowi juga menyebutkan, terjadi transmisi lokal penularan kasus Omicron.

Kesuksesan vaksinasi di Indonesia diklaim Jokowi berkat bantuan seluruh pihak mulai dari pemerintah usat dan daerah, TNI-Polri, hingga masyarakat pada umumnya.

Presiden Jokowi mengungkapkan setidaknya ada dua pekerjaan besar yang dilakukan pemerintah di sepanjang tahun 2021. Kedua pekerjaan besar itu ialah memutus rantai penyebaran Covid-19 dan menjaga ekonomi Indonesia tetap tumbuh.

Selain untuk fungsi irigasi bagi empat kabupaten di sekitarnya, Bendungan Ladongi juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata, terutama wisata air.

Sekitar dua juta masyarakat Indonesia setiap tahunnya pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan kesehatan. Negara yang menjadi tujuan yakni Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, dan lainnya.

Ajakan para kiai dan ulama NU membuat masyarakat menaati protokol kesehatan dan juga mengikuti program vaksinasi Covid-19.

Masa kerja Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional berakhir paling lama dua belas bulan sejak Grand Design Manajemen Talenta Nasional Tahun 2022-2045 ditetapkan.

Setiap tanggal 22 Desember, masyarakat Indonesia selalu memperingatinya sebagai Hari Ibu. Di mana hari ini menjadi momen yang lazim bagi anak mengucapkan rasa terima kasih kepada sang ibu.

Penyerahan sertifikat tanah dilakukan usai mendengar keluhan masyarakat terkait sengketa tanah. Pemberian sertifikat sebagai kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat di Kaltara.

Pengaturan PPKM untuk 24 Desember sampai dengan 2 Januari (2022) tetap berpedoman pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19 saat Nataru.