Madrasah

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro memastikan akan ada alokasi anggaran untuk pendidikan agama dan keagamaan pada APBD 2023.

Sebagai satuan pendidikan formal di bawah Kementerian Agama, madrasah harus terlibat aktif di dunia digital dalam mewujudkan visi Indonesia emas 2045.

Koordinator Bagian Keuangan Ditjen Pendis, Syafriansah mengatakan bahwa per 15 Juli 2022, anggaran yang telah masuk ke Rekening Penampung Lainnya (RPL) pada bank penyalur senilai Rp966,5 miliar.

Insentif akan diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria. Total kuota yang ada, telah dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah guru setiap provinsi.

Meski hanya berstatus sebagai guru honorer, Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Iman Kota Magelang Lilik Fatkhu Diniyah telah menyabet banyak penghargaan di tingkat nasional, bahkan dari Presiden RI.

Pencairan tahap I ini ditujukan untuk 778.195 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan total anggaran mencapai Rp336 miliar.

Adapun verifikasi dan validasi data dilakukan lebih dahulu ke satuan pendidikan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.

PTKIN menjadi salah satu solusi pendidikan bagi generasi muda, tidak terlepas dari masalah yang timbul di tengah generasi muda akibat perkembangan teknologi.

Cak Imin menilai madrasah terbukti berhasil mencetak tunas-tunas bangsa yang berakhlak, berbudi pekerti dan memiliki wawasan keagamaan serta kebangsaan yang tidak perlu diragukan lagi.

Kemajuan zaman tidak bisa dihadang. Jika UU Sisdiknas tidak bisa mengarahkan ideologi dan tujuan negara, Kadafi khawatir terhadap masa depan bangsa.

Dua pekan terakhir banyak masukan maupun surat resmi yang ditujukan kepada Komisi X DPR RI dari berbagai lembaga, di antaranya NU, Muhammadiyah, dan PGRI.

KH Cholil Nafis menyayangkan tidak adanya penyebutan frasa madrasah dalam Draf Revisi UU Sisdiknas. Apalagi mau mengganti nama atau hanya ada dalam penjelasan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan, draf Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang saat ini beredar belum resmi. Selain itu, kata madrasah yang menjadi polemik masyarakat kini sudah dicantumkan kembali ke dalam draf RUU tersebut.