Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Menkes, Menhub, Menpora dan Ketua Satgas COVID-19 evaluasi mekanisme kepulangan atlet dan ofisial PON Papua.

Airlangga berharap bantuan itu menjadi bagian dari kontribusi sesuai dengan bidang ilmu yang pernah ia tekuni di UGM. Ia juga berharap UGM bisa menjadi salah satu penggerak pengembangan teknologi kendaraan listrik di Indonesia.

Presiden Jokowi meminta agar pembukaan pariwisata bisa dilakukan setelah level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakatnya sudah menurun.

Kasus aktif di Indonesia per 3 Oktober 2021 berhasil turun 94,59% dari puncak kasus 24 Juli 2021 dan turun 53,81% dalam dua minggu terakhir.

Terdapat rencana Partai Golkar untuk menempatkan Airlangga sebagai calon presiden 2024. Rencana tersebut memperoleh respons positif dari kelompok agamais.

Airlangga berharap para pemuda dapat memanfaatkan peluang yang ada, karena seluruh kegiatan program pembangunan, program kewirausahaan di-reset kembali. Salah satu yang menjadi andalan utama di era new normal ialah digitalisasi.

Mengenai pengganti Aziz, Firman menjelaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Kader Partai Golkar pengganti Azis sebagai Wakil ketua DPR menjadi sepenuhnya kewenangan Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Realisasi KUR disalurkan kepada 4,90 juta debitur sehingga total outstanding KUR sejak Agustus 2015 adalah sebesar Rp322 triliun dengan nonperforming loan sebesar 1,14%.

Pada kuartal II - 2021, pemulihan ekonomi telah mencapai angka 7,07 persen secara tahunan (yoy). Pencapaian ini merupakan yang tertinggi sejak 2004 lalu.

Menteri Kesehatan Budi Gunardi Sadikinmengakui penanganan Covid-19 di Sulsel sangat bagus.Pemda lain perlu mencontoh pemerintah Sulsel membeli sendiri alat HFNC.

Peneliti SMCR Saidiman Ahmad mengatakan, kepercayaan Jokowi kepada Airlangga setidaknya dilatarbelakangi dua hal, pertama terkait prestasi.

Terdapat beberapa pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat untuk PPKM level tiga luar Jawa dan Bali. Di antaranya kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan tatap muka dengan maksimal 50 persen kapasitas dengan protokol kesehatan ketat.