Tunjangan Guru

Pemerintah meningkatkan target jumlah penerima tunjangan khusus bagi guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah terdampak bencana pada tahun 2026, dari semula 57.683 guru menjadi 65.871 guru.

Tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menganggarkan lebih dari Rp14 triliun untuk berbagai tunjangan bagi guru non-ASN.

Kabar bahagia untuk para guru ASN Daerah menjelang Idulfitri atau Lebaran, yaitu tunjangan guru bakal ditransfer langsung ke rekening guru yang bersangkutan. Dengan demikian tidak perlu menunggu lama, dan tidak terhambat birokrasi.

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi meminta Pemerintah untuk tidak memangkas pos belanja bagi tunjangan sertifikasi guru.

Pemerintah mengambil langkah strategis meningkatkan kesejahteraan guru melalui kenaikan gaji yang signifikan mulai 2025. Guru ASN akan menerima tambahan satu kali gaji pokok, sementara guru non-ASN bersertifikasi mendapat tunjangan Rp 2 juta. Kebijakan ini berlaku untuk semua guru yang telah memenuhi kualifikasi, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengumumkan realisasi kenaikan gaji guru tahun 2025 yang mencakup guru ASN bersertifikasi dan honorer. Program peningkatan kesejahteraan ini masuk dalam quick win pemerintahan Prabowo-Gibran. Nominal kenaikan akan bervariasi berdasarkan kualifikasi tertentu, bukan flat Rp 2 juta seperti wacana awal. Penyusunan regulasi dan pendataan sedang dilakukan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

Alokasi Rp7,25 triliun untuk GTK Madrasah 2025 menandai langkah besar Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Fokus pada kesejahteraan guru melalui berbagai tunjangan mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kemajuan madrasah. Simposium Nasional dan Rembuk Guru 2024 menjadi momentum penting bagi para pendidik untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan bersama-sama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan madrasah yang berkualitas.