Petani Sawit

POPSI apresiasi sebutan miracle crop dari Presiden Prabowo untuk sawit, namun desak perlindungan nyata bagi petani kecil terkait konflik lahan dan transparansi tata kelola.

POPSI desak pemerintah benahi penertiban kebun sawit di kawasan hutan agar tak timbulkan ketidakpastian hukum. Simak kritik soal peran BUMN dan perlindungan petani sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Penataan kawasan hutan melalui Satgas PKH dan PP 45/2025 dinilai krusial bagi tata kelola industri sawit ke depan. Pakar kehutanan menekankan pentingnya kepastian hukum, perlindungan petani kecil, serta keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Petani sawit resah dengan Perpres 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. ASPEKPIR dengan 450.000 anggota khawatir lahan bersertifikat mereka akan diubah jadi hutan. Simak penjelasan lengkapnya.