BPJPH siapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kalimantan Barat. Langkah strategis untuk perkuat sertifikasi halal dan daya saing produk Indonesia di wilayah perbatasan.
BPJPH perkuat ekosistem halal nasional melalui kerja sama dengan BAZNAS dan lembaga pendidikan. Halal kini jadi arus utama ekonomi dengan kontribusi PDB mencapai 27%.
BPJPH perkuat ekosistem halal global melalui perjanjian pengakuan (RA) dengan lembaga halal Filipina, Meksiko, dan Tiongkok. Langkah strategis untuk mempermudah ekspor produk halal Indonesia.
Pemerintah pastikan produk asal Amerika Serikat tetap wajib sertifikasi halal sesuai regulasi nasional demi perlindungan konsumen. Simak penjelasan lengkapnya.
MUI tolak perjanjian dagang Amerika Serikat yang hapus wajib halal dan izinkan transfer data pribadi karena ancam kedaulatan. Ikuti perkembangan polemik ini.
Ketua MUI Bidang Fatwa kritik keras kelonggaran sertifikasi produk AS di Indonesia. Simak penegasan KH Asrorun Ni'am tentang kewajiban halal sebagai perlindungan hak beragama.
Kesepakatan dagang Prabowo dan Trump merombak aturan sertifikasi halal produk impor asal Amerika Serikat. Rincian kelonggaran regulasi ini menarik ditelusuri.
BPJPH dan Pemkot Batam mempercepat pembentukan UPT Jaminan Produk Halal guna mempermudah sertifikasi pelaku usaha dan menyongsong kebijakan Wajib Halal Oktober 2026.
Kakanwil Kemenkumham Kalbar dukung ketersediaan uang layak edar dan ekosistem syariah di National Halal Fair 2026. Simak langkah sinergi pelayanan publik di sini.