Kuhp

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan bahwa seharusnya ditempuh adalah mendorong kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan, dan bukan melalui pendekatan pidana.

Ia menjelaskan bahwa dalam Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP hanya mengadopsi ketentuan lama terkait larangan perkawinan apabila terdapat halangan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) megkritisi sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, salah satunya mengenai nikah siri dan poligami dapat dipidana.

Mulai 2 Januari, KUHP baru resmi berlaku dengan ancaman pidana satu tahun bagi pelaku seks di luar nikah. Simak aturan lengkap mengenai delik aduan, dampak bagi pariwisata, serta kontroversi pasal penghinaan negara dan kebebasan sipil di sini.