Sertifikasi Halal

BPJPH RI memaparkan regulasi Jaminan Produk Halal kepada delegasi Kamar Dagang Istanbul di Jakarta dalam forum bisnis strategis untuk memperkuat kerjasama halal IndonesiaTurki, terutama di sektor makanan dan minuman.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Bappenas dan Kementerian Agama mempercepat sertifikasi halal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan kewajiban sertifikasi halal penuh tahun 2026 melalui sinergi lintas sektor dan visitasi ke lima provinsi.

BPJPH dan Kemenperin menandatangani kerja sama strategis untuk memperkuat ekosistem halal nasional. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam percepatan sertifikasi halal dan peningkatan daya saing industri Indonesia agar berstandar global.

BPJPH mencetak rekor baru dengan memproses 10.147 sertifikat halal hanya dalam satu hari. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan capaian ini bukti komitmen pemerintah menghadirkan layanan halal yang cepat, efisien, dan berpihak pada rakyat.

Pemerintah melalui BPJPH RI mempermudah proses sertifikasi halal bagi UMKM. Riki Junaidi, pelaku usaha keripik pisang asal Lampung Selatan, mengaku kemudahan ini meningkatkan kualitas dan kepercayaan produk halal lokal.

BAZNAS RI tampil di ajang Halal Export Indonesia 2025 di ICE BSD dengan membawa produk unggulan binaan mustahik seperti ZSnack, ZFood, dan ZCoffee. Langkah ini menjadi upaya BAZNAS memperluas pasar ekspor dan membangun kemandirian ekonomi umat melalui UMKM halal yang berdaya saing global.

Curry House CoCo Ichibanya Indonesia resmi meraih sertifikat halal BPJPH, menegaskan komitmen pada cita rasa kari Jepang autentik yang sesuai standar halal dan keamanan pangan nasional. Restoran ini kini menjadi pilihan utama kuliner Jepang halal bagi pelanggan muslim Indonesia.

BPJPH menegaskan pentingnya peran Juleha sebagai garda terdepan dalam menjaga kehalalan produk Indonesia. Seiring meningkatnya permintaan produk halal global, pelatihan di Universitas Lampung memperkuat SDM halal nasional agar berdaya saing dan profesional.

Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia aktif memfasilitasi UMK dalam memperoleh sertifikasi halal. Langkah ini dinilai sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan kemandirian ekonomi rakyat dan penguatan UMKM halal nasional.

Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan menegaskan sertifikasi halal sebagai instrumen strategis penguatan ekonomi daerah dan langkah nyata menuju Indonesia sebagai pusat halal dunia. Program wajib halal membuka peluang besar bagi UMK dan memperkuat daya saing global.

Kementerian Agama menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi untuk memastikan kehalalan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pesantren dan madrasah. Langkah ini menjadi upaya Kemenag menjaga prinsip halalan toyyiban serta mendukung visi Presiden Prabowo untuk pemenuhan gizi umat yang aman dan menyehatkan.

LPH LPPOM menegaskan seluruh produk Ajinomoto yang beredar di Indonesia telah bersertifikat halal dari BPJPH. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan isu video Pork Savor yang menyesatkan publik dan memastikan masyarakat hanya mengacu pada sumber halal resmi.

BPJPH bekerja sama dengan BPHN menggelar Konsultasi Publik di UIN Sunan Kalijaga untuk mengevaluasi pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal. Kegiatan ini melibatkan kampus, MUI, pelaku usaha, dan lembaga halal guna memastikan regulasi tetap relevan dan adaptif.