Sertifikasi Halal

BPJPH resmi mensosialisasikan Standar Pelayanan terbaru sesuai Keputusan Kepala Badan Nomor 243 Tahun 2025. Langkah ini menjadi strategi memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses layanan halal bagi UMK dan industri besar di seluruh Indonesia.

BPJPH RI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal Usaha Pariwisata 2025 untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha dan mendorong terciptanya ekosistem pariwisata halal yang kompetitif di Jakarta.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengusulkan agar sertifikat halal kembali memiliki batas masa berlaku. Haikal beralasan perubahan komposisi bahan berbagai macam produk bergerak semakin dinamis.

BPJPH menggelar layanan Sertifikasi Halal On The Spot (OTS) di 11 kota di Pulau Jawa pada 1215 November 2025. Program ini mempermudah pelaku UMK mengajukan sertifikasi halal lewat skema self declare dengan pendampingan langsung dari LP3H dan verifikator setempat.

BPJPH RI memaparkan regulasi Jaminan Produk Halal kepada delegasi Kamar Dagang Istanbul di Jakarta dalam forum bisnis strategis untuk memperkuat kerjasama halal IndonesiaTurki, terutama di sektor makanan dan minuman.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Bappenas dan Kementerian Agama mempercepat sertifikasi halal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan kewajiban sertifikasi halal penuh tahun 2026 melalui sinergi lintas sektor dan visitasi ke lima provinsi.

BPJPH dan Kemenperin menandatangani kerja sama strategis untuk memperkuat ekosistem halal nasional. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam percepatan sertifikasi halal dan peningkatan daya saing industri Indonesia agar berstandar global.

BPJPH mencetak rekor baru dengan memproses 10.147 sertifikat halal hanya dalam satu hari. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan capaian ini bukti komitmen pemerintah menghadirkan layanan halal yang cepat, efisien, dan berpihak pada rakyat.

Pemerintah melalui BPJPH RI mempermudah proses sertifikasi halal bagi UMKM. Riki Junaidi, pelaku usaha keripik pisang asal Lampung Selatan, mengaku kemudahan ini meningkatkan kualitas dan kepercayaan produk halal lokal.

BAZNAS RI tampil di ajang Halal Export Indonesia 2025 di ICE BSD dengan membawa produk unggulan binaan mustahik seperti ZSnack, ZFood, dan ZCoffee. Langkah ini menjadi upaya BAZNAS memperluas pasar ekspor dan membangun kemandirian ekonomi umat melalui UMKM halal yang berdaya saing global.

Curry House CoCo Ichibanya Indonesia resmi meraih sertifikat halal BPJPH, menegaskan komitmen pada cita rasa kari Jepang autentik yang sesuai standar halal dan keamanan pangan nasional. Restoran ini kini menjadi pilihan utama kuliner Jepang halal bagi pelanggan muslim Indonesia.

BPJPH menegaskan pentingnya peran Juleha sebagai garda terdepan dalam menjaga kehalalan produk Indonesia. Seiring meningkatnya permintaan produk halal global, pelatihan di Universitas Lampung memperkuat SDM halal nasional agar berdaya saing dan profesional.

Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia aktif memfasilitasi UMK dalam memperoleh sertifikasi halal. Langkah ini dinilai sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan kemandirian ekonomi rakyat dan penguatan UMKM halal nasional.