Sertifikasi Halal

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan profesi di bidang halal memiliki nilai ibadah dan membawa kemaslahatan luas. Dalam pembinaan Juru Sembelih Halal (Juleha), ia menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, serta peran vital Juleha sebagai garda awal penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia.

BPJPH menegaskan bahwa edukasi halal adalah fondasi penting untuk mewujudkan Tertib Halal dan memperkuat ekosistem halal nasional. Melalui sosialisasi, literasi, pendampingan hingga sertifikasi, BPJPH mendorong budaya halal yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Indonesia memasuki fase konsolidasi ekonomi syariah dengan strategi nasional 20252029 yang menekankan penguatan industri halal, percepatan sertifikasi, pembiayaan UMKM, serta pengembangan Kawasan Industri Halal. Pemerintah menargetkan ekosistem syariah yang lebih matang, inklusif, dan berdaya saing global.

LPPOM mengeluarkan klarifikasi resmi terkait Mie Kriting Special Telor Tjap Wayang. Lembaga memastikan produk itu bukan klien dan tidak pernah diaudit halal. Publik diminta waspada serta memverifikasi sertifikat halal melalui kanal resmi BPJPH dan SiHalal.

BPJPH menegaskan bahwa halal harus menjadi reputasi dan budaya industri, bukan sekadar kewajiban administrasi. Aqil Irham meminta UMK meningkatkan kesadaran sertifikasi halal sebagai standar kualitas, di tengah makin kuatnya tren halal lifestyle di kalangan anak muda dan penguatan ekosistem halal nasional.

Zundo-Ya resmi memperoleh sertifikat halal BPJPH dan memperkuat ekspansi pasar kuliner Jepang di Indonesia. Dengan komitmen kualitas, keaslian rasa Himeji, dan kepatuhan SJPH, Zundo-Ya kini siap menjangkau konsumen muslim yang menginginkan ramen otentik dan aman.

Puluhan UMKM Bangka Tengah antusias mengikuti sosialisasi sertifikasi halal sebagai persiapan menuju wajib halal Oktober 2026. LPPOM Babel menjelaskan syarat, dokumen penting, hingga proses pendaftaran BPJPH agar pelaku usaha lebih siap menghadapi aturan PP 42/2024.

BPJPH menegaskan percepatan ekosistem halal nasional hanya bisa dicapai lewat kolaborasi multipihak. Dalam UI Halal Expo 2025, Aqil Irham menekankan peran strategis UMKM dan pentingnya standar halal sebagai value bisnis modern.

Aisyiyah membuka Pelatihan Penyelia Halal Angkatan I untuk mempercepat sertifikasi halal UMKM dampingan di DIY. Didukung Bank Indonesia dan ADHC, program ini menyiapkan kader penyelia halal untuk memperkuat pendampingan usaha perempuan dan meningkatkan daya saing produk halal.

Jakarta Halal Market 2025 hadir di Bundaran HI sebagai ajang literasi halal dan percepatan sertifikasi bagi UMKM. Kepala BPJPH Babe Haikal menegaskan Jakarta sebagai capital of global halal serta komitmen pemerintah menuju Wajib Halal 2026.

BPJPH resmi mensosialisasikan Standar Pelayanan terbaru sesuai Keputusan Kepala Badan Nomor 243 Tahun 2025. Langkah ini menjadi strategi memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses layanan halal bagi UMK dan industri besar di seluruh Indonesia.

BPJPH RI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal Usaha Pariwisata 2025 untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha dan mendorong terciptanya ekosistem pariwisata halal yang kompetitif di Jakarta.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengusulkan agar sertifikat halal kembali memiliki batas masa berlaku. Haikal beralasan perubahan komposisi bahan berbagai macam produk bergerak semakin dinamis.