Pemerintah pastikan produk asal Amerika Serikat tetap wajib sertifikasi halal sesuai regulasi nasional demi perlindungan konsumen. Simak penjelasan lengkapnya.
MUI tolak perjanjian dagang Amerika Serikat yang hapus wajib halal dan izinkan transfer data pribadi karena ancam kedaulatan. Ikuti perkembangan polemik ini.
BPJPH siapkan 1,35 juta sertifikat halal gratis melalui SEHATI 2026 guna perkuat daya saing UMK. Simak langkah nyata pemerintah wujudkan Indonesia pusat halal dunia.
Ketua MUI Bidang Fatwa kritik keras kelonggaran sertifikasi produk AS di Indonesia. Simak penegasan KH Asrorun Ni'am tentang kewajiban halal sebagai perlindungan hak beragama.
Menanggapi kesepakatan dagang tersebut, Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Muti Arintawati, meminta pemerintah Indonesia tidak takut pada tekanan asing terkait sertifikasi halal.
Kesepakatan dagang Prabowo dan Trump merombak aturan sertifikasi halal produk impor asal Amerika Serikat. Rincian kelonggaran regulasi ini menarik ditelusuri.
BPJPH dan Pemkot Batam mempercepat pembentukan UPT Jaminan Produk Halal guna mempermudah sertifikasi pelaku usaha dan menyongsong kebijakan Wajib Halal Oktober 2026.
Kakanwil Kemenkumham Kalbar dukung ketersediaan uang layak edar dan ekosistem syariah di National Halal Fair 2026. Simak langkah sinergi pelayanan publik di sini.
BPJPH dan Arab Saudi menyepakati penguatan sistem jaminan produk halal dan aturan logo lintas negara. Kesepakatan ini membawa angin segar bagi pelaku usaha.
BPJPH menegaskan produk non-halal tetap boleh beredar dengan label khusus. Kebijakan ini menjamin transparansi, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum usaha.
Sebanyak 2.340 dapur Program Makan Bergizi Gratis resmi bersertifikat halal. Simak strategi BPJPH dalam menjamin kehalalan dan gizi bagi generasi bangsa ini.