Kurniasih Mufidayati

Data rekam medis pasien bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam UU Praktik Kedokteran dan UU tentang Rumah Sakit serta Permenkes 269/MENKES/PER/III/2008 tentang serta Medis.

Good Mention Institute yang dikutip dalam laporan estabillity tahun 2022 melaporkan angka kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia antara tahun 2015 hingga 2019 mencapai 40 persen dari jumlah kehamilan.

Menurut Kurniasih, pemerintah perlu memikirkan roadmap tersebut melalui pendekatan policy based evidence. Meskipun di satu sisi, wewenang pencabutan status pandemi dimiliki oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Kurniasih mengingatkan selain bermasalah pada sisi subtansi, proses pembentukan UU Cipta Kerja juga bermasalah. MK juga mempertimbangkan sulitnya draf RUU Cipta Kerja diakses oleh masyarakat dan kerap berubah-ubah.

Setelah ramai, sehari kemudian Kemenkes mengeluarkan surat edaran yang membatalkan surat edaran sebelumnya dengan menyebut Bantuan Biaya Hidup tetap akan dibayarkan.

Peningkatan capaian booster ini bisa digesa dengan memaksimalkan informasi bahwa vaksin yang akan diberikan adalah vaksin produksi dalam negeri.

Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati menyebutkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menginisasi pandemic fund harus diikuti dengan keberpihakan anggaran kesehatan dalam negeri.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengungkapkan kasus gangguan ginjal akut disebabkan oleh obat-obatan anak. Untuk itu, Kurniasih meminta BPOM memeriksa semua peredaran obat anak yang beredar di Indonesia.

Kurniasih mengungkapkan, data kesehatan bersifat rahasia. Terlebih, Kemenkes baru saja mengintegrasikan data rekam medik pasien di PeduliLindungi.

Kurniasih menyebut kondisi di Makkah dan Madinah amat berbeda dengan di Indonesia. Cuaca panas dengan kelembaban rendah menjadi tantangan jamaah haji Indonesia tahun ini.

Saat ini banyak konten yang mempromosikan obat ilegal di berbagai platform daring yang meresahkan masyarakat awam. Cara kerja kelompok yang mempromosikan dengan gencar obat ilegal ini sudah seperti sindikat.

Kurniasih meminta agar pemerintah bisa menjamin perusahaan rintisan menunaikan hak-hak pekerja dan juga bisa tumbuh sesuai dengan sistem bisnis yang sehat.

Kurniasih mengatakan, tindakan LGBT tidak diterima oleh masyarakat Indonesia tercermin dari massifnya protes publik terhadap salah satu konten kreator yang mengangkat perbincangan oleh pelaku LGBT yang hidup di luar negeri.