Pemilu

Prabowo dan Cak Imin yang notabene ketua umum dari masing-masing partai, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghadapi kontestasi politik tahun 2024.

Ganjar menjelaskan bahwasanya dia menaruh hormat kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ganjar menganggap Mega sebagai sosok orang tuanya di partai.

Dalam pertemuan itu, Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar turut ditemani Wakil Ketum PKB Jazilul Fawaid dan Wasekjen PKB Syaiful Huda.

Sebelum melantik menteri barunya itu, Jokowi turut mengumpulkan seluruh ketua umum partai politik (parpol) pendukung pemerintah.

Dani Ramdan mengungkapkan, melalui kegiatan ini diharapkan para elit politik dan tokoh agama mampu meningkatkan kehidupan politik yang bermartabat.

Selain untuk menjaga suhu politik tetap sejuk, soliditas, dan kekompakan antar pimpinan MPR juga sangat diperlukan guna menjaga besarnya kepercayaan masyarakat terhadap MPR. Ini sebagaimana terlihat dari berbagai survei.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta independensi dan Presisi Polri tidak diganggu kepentingan politik tertentu.

Anggaran yang ditetapkan mulai tahapan awal hingga pelaksanaan Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun. Puan mengharapkan, biaya itu dapat digunakan efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan.

Pemilu dijadwalkan digelar serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. Kemudian disusul Pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

Hubungan politik antara Surya Paloh dan Prabowo Subianto, menurut dia, terbangun sejak keduanya menjadi kader Partai Golkar hingga kedua tokoh itu keluar dan membentuk partai masing-masing.

Presiden Jokowi mengingatkan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas karena penyelenggaraan pemilu itu politis. Jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali.

Hasyim berharap peran dari aparat kepolisian dalam memastikan pengamanan dari seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024. Mulai dari awal sampai dengan akhir di tingkat nasional.

KPU akan menekankan pada dua aspek, yakni pemerintah harus membantu banyak hal termasuk Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Logistik, Pengiriman, dan sebagainya.