Hoaks

Memasuki masa kampanye yang dimulai Senin (26/11/2023), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) meluncurkan tiga saluran aduan hoaks.

Kematangan literasi digital menjadi salah satu masalah bagi negara seperti Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI merilis data triwulan pertama 2023 terdapat 425 isu hoax.

Budayawan Emha Ainun Nadjib dikabarkan meninggal dunia di RSUP Sardjito Jogjakarta karena sakit. Kabar tersebut beredar di WA Group, Rabu (26/7/2023).

Penyebaran informasi palsu (hoaks) diperkirakan akan meningkat menjelang tahun politik 2024. Hal tersebut harus diiringi dengan literasi digital untuk meredam lalu-lintas hoaks

Beredar kabar Prof Dr H Arief Rachman MPd meninggal dunia pada 18 April 2023 di RSU Bunda Jakarta . Pihak keluarga mengklarifikasi kabar tersebut hoaks.

Salah satu perbuatan zalim, kata Habib Nabiel, adalah menyebarkan informasi hoaks. Tindakan zalim lainnya di media digital adalah mencaci maki dan menebar fitnah.

Patroli siber dilakukan setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan indeks kerawanan pemilu. Dirtipidsiber pun kini tengah menyusun strategi sebagai upaya menjada konstelasi dan stabilitas geopolitik dalam tahapan Pemilu.

Ketua Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Asrorun Niam Sholeh, mengungkapkan, budaya digital tidak boleh menjadi budaya konvensional yang rendah literasi. Itu merupakan salah satu cara menangkal hoaks di media sosial.

Islam mengecam bagi siapa saja yang menyampaikan berita atau informasi bohong. Hal itu tertera dalam Al-Quran, melalui firman-Nya di surat An-Nur ayat 11-21.

Informasi hoaks dan bermuatan negatif di media online tergolong kategori sesat dan menyesatkan. Masyarakat harus mewaspadai konten-konten tersebut.

Ketua PP Muhammadiyah periode 2015-2022, Dadang Kahmad, mengaku miris dengan banyaknya informasi negatif yang beredar di platform media sosial sekarang ini.

Dosen Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Muhammad Fanshoby memandang bahwa konten bermuatan informasi negatif memang lebih mudah tersebar di media sosial ketimbang konten yang positif. Masyarakat bisa menyaringnya dengan tabayun.

Johnny G. Plate mengatakan, ruang digital tidak digunakan untuk merundung calon pemimpin. Sebaliknya, ruang digital seharusnya digunakan untuk menguji program serta visi dan misi calon pemimpin.