Cegah Resesi, Ekonom Senior INDEF: APBN Harus Diselamatkan
Andi Muhammad
Ahad, 07 Agustus 2022 - 10:04 WIB
Ekonom Senior Didik J Rachbini memberikan beberapa masukan penting untuk kebijakan ekonomi, salah satunya APBN. Foto: Istimewa.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam lima tahun terakhir mengundang Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebanyak tiga kali pada acara seminar klub 100 ekonom. Jokowi hadir dua kali offline karena belum ada kasus Covid-19 kala itu dan satu kali online karena pandemi Covid-19, baru-baru ini INDEF kembali bertemu Jokowi di Istana Negara.
Dari pertemuan tersebut, Ekonom Senior Didik J Rachbini memberikan beberapa masukan penting untuk kebijakan ekonomi. Pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus diselamatkan.
"Jika tidak, pemerintah sekarang akan mewariskan kondisi APBN yang rentan dan rapuh, bahkan saat ini pun menjadi jalan menuju krisis anggaran atau bahkan resesi seperti telah dirasakan negara-negara lain," kata Didik dalam keterangan yang diterima redaksi, Ahad (7/8/2022).
Baca Juga:IDEAS: Jika Terdistribusi Merata, Kurban Bisa Perbaiki Tingkat Gizi Masyarakat
Didik menjelaskan, tekanan pada APBN datang dari setidakhya dua hal, yakni subsidi yang sangat besar, terutama subsidi energi, karena kenaikan harga-harga dan tekanan pembayaran utang. Presiden Jokowi terkenal berani mengambil kebijakan ekonomi dan keputusan rasional yang obyektif dan rasional untuk solusi bangsa meskipun sering kontroversial bagi publik.
Di awal pemerintahannya, Jokowi tegas mengambil keputusan mengurangi subsidi cukup besar tetapi memberikan subsidi langsung untuk rakyat miskin.
"Tetapi Presiden pada saat ini seperti gagap untuk mengambil keputusan mengurangi subsidi besar Rp500 triliun rupiah pada saat ini. Jumlah subsidi ini sama besarnya dengan anggaran pemerintah SBY dengan kurs rupiah relatif tidak berbeda jauh," ujarnya.
Dari pertemuan tersebut, Ekonom Senior Didik J Rachbini memberikan beberapa masukan penting untuk kebijakan ekonomi. Pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus diselamatkan.
"Jika tidak, pemerintah sekarang akan mewariskan kondisi APBN yang rentan dan rapuh, bahkan saat ini pun menjadi jalan menuju krisis anggaran atau bahkan resesi seperti telah dirasakan negara-negara lain," kata Didik dalam keterangan yang diterima redaksi, Ahad (7/8/2022).
Baca Juga:IDEAS: Jika Terdistribusi Merata, Kurban Bisa Perbaiki Tingkat Gizi Masyarakat
Didik menjelaskan, tekanan pada APBN datang dari setidakhya dua hal, yakni subsidi yang sangat besar, terutama subsidi energi, karena kenaikan harga-harga dan tekanan pembayaran utang. Presiden Jokowi terkenal berani mengambil kebijakan ekonomi dan keputusan rasional yang obyektif dan rasional untuk solusi bangsa meskipun sering kontroversial bagi publik.
Di awal pemerintahannya, Jokowi tegas mengambil keputusan mengurangi subsidi cukup besar tetapi memberikan subsidi langsung untuk rakyat miskin.
"Tetapi Presiden pada saat ini seperti gagap untuk mengambil keputusan mengurangi subsidi besar Rp500 triliun rupiah pada saat ini. Jumlah subsidi ini sama besarnya dengan anggaran pemerintah SBY dengan kurs rupiah relatif tidak berbeda jauh," ujarnya.