Cegah Resesi, Ekonom Senior INDEF: APBN Harus Diselamatkan

LANGIT7.ID, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam lima tahun terakhir mengundang Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebanyak tiga kali pada acara seminar klub 100 ekonom. Jokowi hadir dua kali offline karena belum ada kasus Covid-19 kala itu dan satu kali online karena pandemi Covid-19, baru-baru ini INDEF kembali bertemu Jokowi di Istana Negara.

Dari pertemuan tersebut, Ekonom Senior Didik J Rachbini memberikan beberapa masukan penting untuk kebijakan ekonomi. Pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus diselamatkan.

"Jika tidak, pemerintah sekarang akan mewariskan kondisi APBN yang rentan dan rapuh, bahkan saat ini pun menjadi jalan menuju krisis anggaran atau bahkan resesi seperti telah dirasakan negara-negara lain," kata Didik dalam keterangan yang diterima redaksi, Ahad (7/8/2022).

Baca Juga: IDEAS: Jika Terdistribusi Merata, Kurban Bisa Perbaiki Tingkat Gizi Masyarakat

Didik menjelaskan, tekanan pada APBN datang dari setidakhya dua hal, yakni subsidi yang sangat besar, terutama subsidi energi, karena kenaikan harga-harga dan tekanan pembayaran utang. Presiden Jokowi terkenal berani mengambil kebijakan ekonomi dan keputusan rasional yang obyektif dan rasional untuk solusi bangsa meskipun sering kontroversial bagi publik.

Di awal pemerintahannya, Jokowi tegas mengambil keputusan mengurangi subsidi cukup besar tetapi memberikan subsidi langsung untuk rakyat miskin.

"Tetapi Presiden pada saat ini seperti gagap untuk mengambil keputusan mengurangi subsidi besar Rp500 triliun rupiah pada saat ini. Jumlah subsidi ini sama besarnya dengan anggaran pemerintah SBY dengan kurs rupiah relatif tidak berbeda jauh," ujarnya.

"Tim ekonomi presiden tidak juga memberikan masukan yang benar terhadap masalah ini sehingga APBN pascapemerintahan sekarang akan rusak berat," imbuhnya.

Baca Juga: Di Tengah Gempuran Film Horor, Deddy Mizwar Istikamah di Jalur Religi

Sementara pada tahun depan 2023, pemerintah dan DPR harus mengembalikan defisit di bawah tiga persen sesuai undang-undang yang dibuatnya. Jika rencana tahun depan target desifit di bawah tiga persen gagal, maka ini menjadi pelanggaran konstitusi yang serius bagi pemerintah. Atau bisa jadi sesuai karakter DPR yang sekarang akan main-main dengan konstitusi, mengubah lagi target defisit tersebut di atas tiga persen lagi.

"Kemungkinan yang kedua ini bisa terjadi karena karakter kolektif kebiasaan DPR dan pemerintah mempermainkan APBN dan konstitusi itu sendiri. Pelanggaran serius seperti defisit besar yang membahayakan ekonomi negara bisa saja dibuat main-main karena ketiadaan pemikiran kritis dan minus check and balances yang memadai dari sistem demokrasi kita," katanya.

Masukan berikutnya adalah lanjutan saran Didik di dalam seminar INDEF Klub 100 ekonom bersama Presiden. Jika presiden dikenal sebagai kepala negara yang sangat dikenal dan rajin blusukan ke pasar, gorong-gorong, dan sebagainya, maka yang harus dilakukan kelanjutannya adalah blusukan ke sektor-sektor industri kecil dan besar. Di sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi ini sekarang rendah dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi stagnan di sekitar dan di bawah lima persen.

"Saya menganggap masukan ini penting dan tetap relevan untuk presiden, meskipun saya tidak hadir dalam forum undangan presiden kemarin. Sektor industri adalah tulang punggung pertumbuhan tinggi pada dekade 1980-an dan 1990-an," ujar Didik.

Baca Juga: Bukan Timbun Beras Bansos, Hotman Paris: JNE Jadi Korban Fitnah