Haedar Nashir: Transformasi Pendidikan dan Kesehatan Harus Libatkan Nilai Iman-Takwa
Muhajirin
Kamis, 23 Februari 2023 - 14:25 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir (Foto: Istimewa)
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. KH. Haedar nashir, menilai, proses transformasi pendidikan dan kesehatan nasional harus melibatkan nilai-nilai iman dan takwa. Hal itu sesuai dengan mandat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mandate tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 yang berbunyi "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
Demikian juga pasal 31 ayat 2 dan 3 yang berbunyi "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (2), pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (3)."
Baca Juga:Wajah Tasawuf di Muhammadiyah, Tersembunyi di Balik Tembok Megah
Menurut Haedar, dasar konstitusi itu harus menjadi pondasi dari setiap proses rancang bangun dan langkah strategis. Termasuk dalam proses transformasi di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Sering ada tarik-menarik antara dunia ideal dan langkah riil, kunci keseimbangan antara idealisme dan realitas ada di pihak leader atau pemimpin,” kata Haedar saat memberikan sambutan dalam Kuliah Umum ‘Transformasi Sistem Kesehatan Nasional’ yang diadakan Asosiasi Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan Muhammadiyah (APKKM), Selasa (21/2/2023).
Proses transformasi pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilepaskan darinilai iman, takwa, persatuan, ahlak mulia yang disebutkan dalam konstitusi. Transformasi pendidikan dan kesehatan tidak boleh terfokus pada misi opurtunistik dan pragmatik. Itu akan seperti sebuah rumah, terlihat tampak megah dan mewah, tetapi sejatinya tidak kokoh.
Mandate tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 yang berbunyi "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
Demikian juga pasal 31 ayat 2 dan 3 yang berbunyi "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (2), pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (3)."
Baca Juga:Wajah Tasawuf di Muhammadiyah, Tersembunyi di Balik Tembok Megah
Menurut Haedar, dasar konstitusi itu harus menjadi pondasi dari setiap proses rancang bangun dan langkah strategis. Termasuk dalam proses transformasi di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Sering ada tarik-menarik antara dunia ideal dan langkah riil, kunci keseimbangan antara idealisme dan realitas ada di pihak leader atau pemimpin,” kata Haedar saat memberikan sambutan dalam Kuliah Umum ‘Transformasi Sistem Kesehatan Nasional’ yang diadakan Asosiasi Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan Muhammadiyah (APKKM), Selasa (21/2/2023).
Proses transformasi pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilepaskan darinilai iman, takwa, persatuan, ahlak mulia yang disebutkan dalam konstitusi. Transformasi pendidikan dan kesehatan tidak boleh terfokus pada misi opurtunistik dan pragmatik. Itu akan seperti sebuah rumah, terlihat tampak megah dan mewah, tetapi sejatinya tidak kokoh.