Politik di Balik Takdir: Kisah Muawiyah Mewarisi Kekuasaan
Miftah yusufpati
Jum'at, 08 Agustus 2025 - 16:15 WIB
Doa adalah komunikasi spiritual yang seharusnya menyadarkan manusia pada keterbatasan dirinyabukan untuk menundukkan orang lain dengan topeng ilahiah. Ilustrasi: Ist
LANGIT7.ID- Mu’awiyah tak hanya mewarisi kekuasaan, tapi juga mengukir tafsir atas takdir. Doa Nabi yang ia sebarkan menjadi dasar narasi: bahwa segala yang terjadi, termasuk kekuasaan dan penindasan, semata-mata kehendak Tuhan.
“Tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Wahai Allah, tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Engkau beri, tidak juga ada yang mampu memberi apa yang Engkau halangi, dan tidak berguna upaya siapa pun, karena semuanya berasal dari-Mu.” (HR. Bukhari)
Doa ini lalu dipopulerkan Mu’awiyah di tengah masyarakat Islam yang baru mulai pulih dari perang saudara. Sebuah langkah yang tampak religius, namun—sebagaimana dicatat oleh Abdul Halim Mahmud, mantan Grand Syaikh Al-Azhar—penuh muatan politis.
Dalam Al-Tafkir Al-Falsafi fi Al-Islam (hal. 203), Mahmud menilai bahwa penyebarluasan doa tersebut dilakukan dengan maksud mengesankan bahwa semua kejadian, termasuk kezaliman penguasa, adalah kehendak Tuhan. Upaya melawan, karenanya, dipandang sia-sia.
Di tangan Dinasti Umayyah, konsep takdir berubah dari sumber harapan menjadi alat kekuasaan. Kedaulatan langit dijadikan tameng kekuasaan dunia. Tidak sedikit cendekiawan kemudian menilai bahwa perluasan paham takdir versi Umayyah adalah strategi untuk menundukkan umat secara ideologis.
Baca juga: Bayangan Unta dan Singgasana: Cerita Muawiyah dan Raja Hadhramaut
Namun tafsir semacam itu tidak diterima begitu saja. Sebagian ulama menolaknya secara tegas, bahkan menyatakan la qadar—tidak ada takdir. Mereka berpendapat bahwa manusia sepenuhnya bebas memilih. Jika tidak, bagaimana mungkin Tuhan mengadili manusia atas kesalahan yang tak bisa ia hindari?
“Tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Wahai Allah, tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Engkau beri, tidak juga ada yang mampu memberi apa yang Engkau halangi, dan tidak berguna upaya siapa pun, karena semuanya berasal dari-Mu.” (HR. Bukhari)
Doa ini lalu dipopulerkan Mu’awiyah di tengah masyarakat Islam yang baru mulai pulih dari perang saudara. Sebuah langkah yang tampak religius, namun—sebagaimana dicatat oleh Abdul Halim Mahmud, mantan Grand Syaikh Al-Azhar—penuh muatan politis.
Dalam Al-Tafkir Al-Falsafi fi Al-Islam (hal. 203), Mahmud menilai bahwa penyebarluasan doa tersebut dilakukan dengan maksud mengesankan bahwa semua kejadian, termasuk kezaliman penguasa, adalah kehendak Tuhan. Upaya melawan, karenanya, dipandang sia-sia.
Di tangan Dinasti Umayyah, konsep takdir berubah dari sumber harapan menjadi alat kekuasaan. Kedaulatan langit dijadikan tameng kekuasaan dunia. Tidak sedikit cendekiawan kemudian menilai bahwa perluasan paham takdir versi Umayyah adalah strategi untuk menundukkan umat secara ideologis.
Baca juga: Bayangan Unta dan Singgasana: Cerita Muawiyah dan Raja Hadhramaut
Namun tafsir semacam itu tidak diterima begitu saja. Sebagian ulama menolaknya secara tegas, bahkan menyatakan la qadar—tidak ada takdir. Mereka berpendapat bahwa manusia sepenuhnya bebas memilih. Jika tidak, bagaimana mungkin Tuhan mengadili manusia atas kesalahan yang tak bisa ia hindari?