MK Tegaskan Anggaran Pendidikan untuk Tingkatkan Mutu Pembelajaran dan Kualitas Guru
Lusi mahgriefie
Jum'at, 31 Juli 2026 - 11:43 WIB
Sumber: MKRI
Pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi yaitu anggaran pendidikan merupakan amanat konstitusi yang memiliki tujuan khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dengan demikian harus dipisahkan antara anggaran pendidikan dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyampaikan bahwa anggaran pendidikan seharusnya digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan utama pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas guru, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan kurikulum, hingga peningkatan mutu pembelajaran.
Menurut Mahkamah, Program Makan Bergizi Gratis memang memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun pembiayaannya tidak boleh mengurangi porsi anggaran pendidikan yang telah dijamin oleh Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945.
Baca juga:MK Putuskan Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Anggaran Pendidikan
Melansir laman resmi Mahkamah Konstitusi (MKRI), pemerintah diberikan waktu untuk menyesuaikan struktur penganggaran usai putusan keluar.
Mahkamah menegaskan bahwa pemisahan anggaran Program MBGdari anggaran pendidikan mulai diterapkan pada UU APBN Tahun Anggaran 2027 atau paling lambat pada UU APBN Tahun Anggaran 2028.
Ketentuan tersebut diberikan agar pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan penyusunan APBN tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas nasional.
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyampaikan bahwa anggaran pendidikan seharusnya digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan utama pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas guru, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan kurikulum, hingga peningkatan mutu pembelajaran.
Menurut Mahkamah, Program Makan Bergizi Gratis memang memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun pembiayaannya tidak boleh mengurangi porsi anggaran pendidikan yang telah dijamin oleh Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945.
Baca juga:MK Putuskan Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Anggaran Pendidikan
Melansir laman resmi Mahkamah Konstitusi (MKRI), pemerintah diberikan waktu untuk menyesuaikan struktur penganggaran usai putusan keluar.
Mahkamah menegaskan bahwa pemisahan anggaran Program MBGdari anggaran pendidikan mulai diterapkan pada UU APBN Tahun Anggaran 2027 atau paling lambat pada UU APBN Tahun Anggaran 2028.
Ketentuan tersebut diberikan agar pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan penyusunan APBN tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas nasional.