Kominfo Dorong Pembangunan Infrastruktur TIK

LANGIT7.ID, Jakarta - Pemerintah menyiapkan program stimulan agar ruang digital dapat bermanfaat lebih optimal serta membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. plate mengatakan bahwa pihaknya membangun ICT infrastructure agar digital space dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.

"Karenanya betul sekali, kita butuh digital talent yang memadai," kata Johnny dalam keterangannya dikutip Selasa (14/6/2022).

Johnny menekankan akan pentingnya kolaborasi dalam pemanfaatan infrastruktur digital agar dapat bermanfaat bagi masyarakat seperti kolaborasi pemahaman dan kerja sama seluruh pihak.

Baca juga: Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Meningkat 172%

"Upstream digital melalui penggelaran infrastuktur TIK dan deploy intervensi budget serta keikutsertaan langsung pemerinta untuk membangun ICT Infrastructure upstream tentu denga niat dan maksud," ungkapnya.

Johnny menyampaikan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia da Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo menyiapkan program stimulus pengembangan digital talent di semua level.

“Tahun lalu 12,5 juta rakyat ikut di dalam program ini. Setidaknya untuk merangsang Small Medium Entreprises atau UMKM dan Ultra Mikro untuk bisa digital onboarding. Basic digital skills dengan empat kurikulum dasar yakni digital skills, digital safety, digital culture dan digital ethics. Hal ini dilakukan agar jangan sampai ruang digital kita diisi dengan hoaks terus,” paparnya.

Menurut Johnny, program stimulan ini untuk menyiapkan talenta digital bekerja sama dengan perguruan tinggi ternama di Indonesia serta perusahaan teknologi dalam maupun di luar negeri.

“Untuk menghasilkan intermediate digital skills dengan kurikulum-kurukulum seperti Coding, Big Data, Cloud Computing, Artificial Intelligence, Augmented Reality, Virtual Reality, dan Metaverse,” katanya,

Dia menuturkan, Indonesia membutuhkan rerata 600 ribu talenta digital dalam setiap tahunnya sehingga upaya kementerian Kominfo saat ini belum cukup. “Ada 9 juta untuk 15 tahun ke depan dan Kominfo hanya bisa menyiapkan 150.000 hingga 200.000 bahkan barangkali bisa kurang,” tutur Johnny.

Baca juga: 23 Anggota Khilafatul Muslimin Ditetapkan sebagai Tersangka

Dengan demikian, pihaknya mendorong peran dan partisipasi aktif ekosistem digital nasional serta mengajak mastel dan Keluarga Besar Ekosistem Telekomunikasi Informatika Republik Indonesia untuk bergandeng tangan dalam menghasilkan intermediate digital skills.

"Indonesia juga membutuhkan pengambil kebijakan digital (digital policy makers) agar bisa menjalankan program smart city, smart island, bahkan smart village. Dan untuk menyiapkan pemimpin digital, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan universitas-universitas ternama dunia," katanya.

Johnny menambahkan bahwa tanpa digital policy makers tentu sulit dan melalui program Digital Leadership Academy Indonesia menyiapkan sampai dengan 500 seat yang bekerja sama dengan University of Singapore, Tshinghua University, Oxford University, Harvard Kennedy School, Cambridge University, London School of Economic, dan lain sebagainya.

"Kalau bisa ini diperluas untuk memastikan Indonesia memiliki digital policy makers baik pemerintah maupun startup companies,” jelasnya.