DPR Minta Para Menteri Tak Silang Pendapat Soal Kenaikan Harga Mi Instan

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade meminta menteri-menteri tidak membuat bingung rakyat akibat perbedaan pendapat. Hal ini menanggapi isu terkait kenaikan harga mi instan hingga tiga kali lipat buntut kesulitan pasokan gandum dunia akibat perang Rusia-Ukraina.

Diketahui sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mewanti-wanti ancaman kenaikan harga mi instan hingga tiga lipat efek domino perang Rusia-Ukraina yang memicu keterbatasan pasokan dan lonjakan harga gandum di dunia. Namun, pernyataan Mentan kemudian dibantah oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan yang menyebut sudah ada tren penurunan harga gandum sebagai bahan baku mi instan.

Baca Juga: Isu Harga Mi Instan Melonjak, Ini Pesan Kementan

Andre mengkritisi perbedaan pendapat kedua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Menurutnya, ketidaksinkronan data dan kajian yang dilakukan antar kementerian atau lembaga pemerintah berpotensi menimbulkan keresahan publik.

"Jangan sampai pernyataan menteri yang satu berbantahan dengan menteri yang lain. Jangan buat bingung dan panik masyarakat," kata Andre dalam keterangan persnya, dikutip Senin (15/8/2022).

Andre mengatakan perbedaan pendapat para menteri dinilai menimbulkan kesan tidak ada rapat kabinet atau rapat koordinasi Pemerintah untuk membahas isu-isu strategis. "Kita minta menteri-menteri di bawah Pak Jokowi punya koordinasi yang berjalan baik. Sehingga suara yang keluar dari Pemerintah itu satu," ucap Andre.

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan, persoalan gandum merupakan masalah strategis karena menyangkut perdagangan global. Bahkan, Presiden Jokowi turun langsung melakukan diplomasi ke Ukraina dan Rusia yang merupakan negara-negara distributor gandum.

Baca Juga: Gandum Mahal, Harga Mi Instan Berpotensi Naik Tiga Kali Lipat

"Ini sudah berulang kali lho sering beda suara. Ini perlu jadi perhatian presiden untuk memastikan bagaimana menteri-menterinya punya koordinasi yang baik satu sama lain," ujar Andre menanggapi perbedaan pendapat para menteri.

Komisi VI DPR RI selaku membidangi urusan perdagangan pun mendesak pemerintah segera memperbaiki basis data pangan. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan tepat dan bermanfaat untuk rakyat.

"Pemerintah harus segera melakukan evaluasi dan koordinasi terkait data pangan. Selain itu, transparansi publik harus dilakukan agar rakyat tahu persis risiko yang dihadapi di tengah ancaman krisis pangan dunia," kata Andre yang juga Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu.

Selain itu, Andre juga mendorong pemerintah membuka jalur kerja sama dengan berbagai negara produsen gandum lainnya guna mengantisipasi kelangkaan akibat dinamika politik dunia. "Harapannya ketersediaan bahan pangan untuk rakyat tetap aman apabila terjadi gagal panen, bencana alam, perubahan iklim, maupun faktor geopolitik seperti yang terjadi dengan Ukraina dan Rusia. Jadi betul-betul harus diantisipasi dalam meminimalisir terganggunya pasokan bahan pangan," tuturnya.

Baca Juga:

Imbas Perang Rusia-Ukraina, Harga Mi Instan Bakal Naik

IDEAS: Krisis Pangan Bayangi Indonesia, Pemerintah Jangan Bergantung Impor Pasar Global