IDEAS: Krisis Pangan Bayangi Indonesia, Pemerintah Jangan Bergantung Impor Pasar Global

LANGIT7.ID, Jakarta - Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia mengingatkan bahwa krisis pangan membayangi banyak negara. Melansir fao.org, FAO menyatakan kelaparan akan terjadi di 20 titik di seluruh dunia selama Juni hingga September.

Peneliti Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Meli Triana Devi, menyebut krisis pangan marak terjadi di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia.

"Saat ini krisis pangan sedang melanda di banyak negara tidak hanya Indonesia saja," kata Meli kepada LANGIT7.ID, Kamis (21/7/2022).

Krisis pangan tersebut ditandai banyak negara negara yang kini menerapkan kebijakan melarang ekspor pangan atau politik proteksionisme pangan. Itu untuk mengamankan pasokan pangan domestik dan harga pangan di pasar global yang kian melonjak.

"Politik proteksionisme pangan internasional ini tidak hanya mengambil bentuk pelarangan ekspor pangan saja namun juga pengetatan perizinan ekspor pangan dan pajak atas ekspor pangan," kata Meli.

Baca Juga: Komoditas Pangan Strategis Dimonopoli Segelintir Negara, Indonesia Bakal Terus Impor

Meli menjelaskan, sejumlah komoditas pangan strategis mengalami kenaikan harga yang drastis dalam enam bulan terakhir. Jagung dan gandum mengalami kenaikan harga hingga 30 persen, berturut-turut dari kisaran $265 dan $554 per ton pada Desember 2021 menjadi kisaran $345 dan $724 per ton pada Mei 2022.

Gandum bahkan mengalami kenaikan harga hingga kisaran 40 persen, dari $377 per ton menjadi $522 per ton. Sedangkan beras 'baru' mengalami kenaikan harga di kisaran 15 persen, dari $400 per ton menjadi $464 per ton.

"Dihadapkan pada lonjakan harga pangan global dan politik proteksionisme pangan internasional, Indonesia memiliki resiko krisis pangan yang serius mengingat ketergantungan impor pangan yang masih tinggi hingga kini," tutur Meli.

Pada 2021, Impor Indonesia untuk sembilan komoditas pangan utama yaitu beras, jagung, kedelai, gandum, gula, garam, bawang putih, daging sapi dan susu, mencapai 24,5 juta ton senilai US$ 10,4 miliar.

"Angka ini meningkat dari kondisi 2014, dimana impor untuk 9 komoditas pangan utama saat itu “hanya” 19,7 juta ton senilai US$ 8,5 miliar," kata Meli.

Baca Juga: Harga Komoditas Terasa Naik, Krisis Pangan Kini di Depan Mata

Pemerintah Tak Boleh Bergantung ke Pasar Pangan Global

IDEAS meminta pemerintah tidak bergantung kepada pasar pangan global. Itu merupakan salah satu upaya menghadapi krisis pangan global saat ini.

"Bergantung pada pasar pangan global justru akan memunculkan kerentanan yang tinggi pada ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Kerentanan terbesar datang dari ketidakpastian pasokan dan harga pangan internasional," kata Meli.

Menurut Meli, swasembada merupakan cara pengadaan pangan nasional yang paling aman dari risiko guncangan pasar dan lonjakan harga pangan global. Cara pandang itu juga aman dari ancaman politik pangan negara lain.

Impor pangan, kata dia, pada dasarnya adalah pengecualian. Impor pangan hanya boleh dilakukan ketika produksi dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Impor tidak boleh mengancam keberlanjutan usaha tani lokal dan peningkatan produksi pangan nacional.

"Dengan menggenjot produktivitas pertanian akan mengizinkan rumah tangga miskin pedesaan untuk memproduksi pangan yang berdaya saing tinggi di pasar global," tutur Meli.

Baca Juga: Cara Nabi Yusuf Tangani Krisis Pangan, Jawabannya Ada di Al Quran

Dia menilai produktivitas pertanian menjadi strategi utama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Maka, penekanan diberikan pada tanaman dan ternak bernilai tinggi di pasar, beralih dari tanaman pangan pokok ke tanaman perkebunan bernilai tinggi, dari produksi primer ke rantai produksi pangan keseluruhan.

Selain membuka pasar domestik, maka dibutuhkan pula liberalisasi investasi asing dan impor barang modal untuk modernisasi sektor pertanian. Pasar input yang berfungsi baik, termasuk tanah, akan memastikan transfer input pertanian ke pelaku usaha tani paling produktif, termasuk perusahaan multinasional.

Pemberdayaan Petani untuk Diversifikasi Pangan Lokal Jadi Solusi

Ancaman terbesar bagi kedaulatan pangan datang dari rendahnya kesejahteraan pelaku usahanya, terutama petani. Disinsentif ekonomi bahkan seringkali datang dari pemerintah, seperti kebijakan impor di tengah panen nasional.

"Sektor pertanian kini semakin tidak populer, semakin ditinggal oleh tenaga kerja muda dan talenta terbaik bangsa. Ketimpangan kepemilikan lahan dan struktur biaya produksi yang tidak efisien menjadi hambatan terbesar dalam mendorong usaha pertanian," kata Meli.

Dia mengatakan, kebutuhan gandum Indonesia masih sangat bergantung tinggi pada impor. Untuk menekan dampak negatif dari ketergantungan ini, dibutuhkan rekayasa permintaan pangan melalui penganekaragaman pangan lokal dan gaya hidup sehat.

Baca Juga: Ini 3 Cara Rasullulah Cegah Krisis Pangan

Pada era orde baru, atas nama swasembada, budaya pangan lokal yang sesuai dengan karakteristik genetika penduduk lokal dan daya dukung alam setempat banyak diabaikan. Kini, nyaris hancur di era perdagangan bebas dan serbuan budaya pangan asing.

Meli Mencontohkan, pola pangan utama berbasis sagu, umbi-umbian dan jagung di Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan Nias telah lama berganti menjadi pola pangan berbasis beras, bahkan gandum.

"Karena bertujuan akhir menjamin hak pangan setiap penduduk, maka kedaulatan pangan harus menjaga sistem produksi pangan dan budaya pangan lokal," pungkas Meli.