Prabowo Sentil BUMN Kerja Lambat, Komisi VI: Bentuk Kepedulian untuk Dorong Kinerja

LANGIT7-Jakarta,- - Presiden Prabowo Subianto menyoroti lambannya kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibandingkan sektor swasta. Dalam penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025), Presiden menyebut sektor swasta, termasuk swasta internasional, lebih efisien, modern, dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek infrastruktur, serta mampu menghemat anggaran secara signifikan.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, menilai pernyataan Presiden merupakan bentuk kepedulian terhadap BUMN. Ia menganggap ini sebagai momentum untuk mendorong transformasi dan peningkatan kinerja BUMN ke depan.

“Pernyataan Presiden menunjukkan harapan agar BUMN bisa lebih maju dan berkembang. Ini momentum tepat untuk BUMN semakin berkarya dan memberi manfaat yang lebih besar dibanding sektor swasta,” ujar Nasim, Jumat (20/6/2025).

Nasim menekankan bahwa BUMN telah memiliki nilai-nilai utama yang menjadi pedoman kerja, yakni AKHLAK: Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Menurutnya, bila nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten, BUMN akan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi negara.

Baca juga:Babe Haikal Gaungkan Misi Halal Global Saat Buka IIHF di JICC

Lebih lanjut, Nasim menyatakan kritik Presiden tidak muncul tanpa alasan. Ia mengakui adanya sejumlah tantangan struktural yang menyebabkan BUMN kerap dianggap kurang efisien dibanding perusahaan swasta.

“BUMN punya misi ganda: selain mengejar keuntungan, juga menjalankan peran sosial dan pembangunan nasional. Ini berbeda dengan swasta yang hanya fokus pada profit,” jelasnya.

Nasim menjelaskan, berbagai faktor seperti struktur organisasi yang kompleks, kewajiban mematuhi regulasi pemerintah, hingga campur tangan politik, membuat pengambilan keputusan di tubuh BUMN kerap terhambat. Selain itu, jaminan dukungan modal dari negara terkadang membuat manajemen tidak terdorong untuk melakukan efisiensi secara optimal.

“BUMN sering diminta menyerap tenaga kerja sebagai bagian dari kebijakan politik. Ditambah lagi, banyak keputusan yang cenderung lambat karena harus melewati prosedur birokrasi yang panjang,” tambahnya.

Ia juga menyoroti kultur kerja di sebagian BUMN yang dinilai masih kurang dinamis dan inovatif. Untuk itu, Nasim menawarkan sejumlah solusi strategis guna memperbaiki performa BUMN.

Pertama, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. “Semua pengeluaran harus dipublikasikan secara terbuka dan diaudit independen, agar potensi pemborosan dan korupsi bisa ditekan,” katanya.

Kedua, Nasim menyarankan agar pengelolaan BUMN lebih banyak melibatkan profesional berkompetensi tinggi, bukan berdasarkan kedekatan politik.

“Meskipun mengemban misi sosial, BUMN harus tetap dikelola dengan prinsip bisnis yang sehat, seperti efisiensi, manajemen risiko, dan pengukuran kinerja,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital, seperti pengadaan secara online dan sistem pelaporan real-time, guna mempercepat proses dan menekan pemborosan.

Terakhir, Nasim mengingatkan agar setiap proyek BUMN dievaluasi secara ketat berdasarkan manfaat ekonomi. “Jika proyek tidak layak secara ekonomi, sebaiknya ditunda atau bahkan dibatalkan, daripada hanya jadi alat pencitraan politik,” pungkasnya.