Ganjar Pranowo Minta Penghapusan Tenaga Honorer Dikaji Ulang

LANGIT7.ID, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang.

Kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh Kemenpan-RB dinilai tergesa-gesa. Fakta di lapangan dalam hal ini di tingkat provinsi, tenaga kontrak sangat dibutuhkan karena kurangnya pegawai.

“Maka saran saya direview dulu. Penghapusan tenaga honorer harus diikuti pengembangan sumber daya manusia yang ada. Dalam arti, beban kerja yang sudah ada akan bertambah,” ujarnya.

Baca juga: Dede Yusuf: Indonesia Butuh 1 Juta Guru hingga 2024

“Kalau itu memang harus dilaksanakan maka kita menyiapkan SDM-nya agar dia multi talented sehingga mereka bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuan mereka. Tentu butuh skill tambahan, tapi itu kan butuh waktu ya tidak bisa dalam waktu pendek,” ucapnya.

Ganjar mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang baru, Azwar Anas.

“Pada saat dilantik saya WhatsApp, selamat pak Anas ada PR PR penting. Satu kita selesaikan soal honorer, dalam konteks otonomi daerah dan kebutuhan. Maka kita bisa sharing,” ujarnya, usai menerima kunjungan Komisi IX DPR RI.

Ganjar meminta agar KemenPAN-RB mengubah metode perekrutan PPPK, tidak lagi mengandalkan tes potensi akademik, tetapi memaksimalkan skill sesuai dengan formasi.

“Tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah. Tidak lagu menggunakan model testing potensi akademis tapi betul-betul skill, maka yang di kami di provinsi sudah lakukan itu,” ujarnya.

Baca juga: Aturan Baru Menpan-RB, Pembatasan ASN ke Luar Negeri Dicabut

Sementara itu Pimpinan rombongan kunker Komisi IX DPR, Tuti Nusandari Roosdiono menilai ada banyak keputusan terkait tenaga honorer di Jawa Tengah yang bisa ditiru. Dari pertemuan itu, baik DPR dan Pemprov jateng bertukar pikiran mengenai persoalan tenaga honorer ini.

"Jadi kita terus akan sharing lah masukan apa yang terbaik dan pak gubernur juga memberikan saran yang bagus dan sudah dilakukan juga. Kami catat semua jadi insyaallah kita tidak boleh patah semangat untuk bermanfaat," tandasnya.

Di Jawa Tengah, saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) per September 2022 sebanyak 46.885 orang. Rinciannya PNS sebanyak 36.831 orang; CPNS 360 orang. Kemudian PPPK guru 9.284 orang; PPPK kesehatan 357 orang; dan PPPK penyuluh pertanian 53 orang.