Dede Yusuf: Indonesia Butuh 1 Juta Guru hingga 2024

LANGIT7.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan Indonesia masih membutuhkan sebanyak 1 juta guru hingga tahun 2024. Kebutuhan itu sesuai data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

"Kami (Komisi X DPR) meminta berapa sih kebutuhan guru dan tenaga kependidikan? Dan akhirnya menurut data dari Kemendikbud, kita membutuhkan guru sekitar 1 juta," kata Dede Yusuf dalam keterangan persnya, dikutip Sabtu (6/8/2022).

Baca Juga: Guru Lansia Kesulitan Jalani Seleksi PPPK Guru Honorer

Permintaan Komisi X DPR RI itu telah direspon pemerintah dengan membuka formasi 1 juta guru ASN, baik PNS maupun PPPK. "Maka dibuatlah skema 1 juta slot. Jadi 1 juta itu ASN yang disebut sebagai P3K karena ASN sekarang ada PNS dan PPPK," ujar Dede.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan mayoritas tenaga guru saat ini berstatus pegawai honorer. Dengan rincian hampir 70 persen guru honorer, sementara sisanya PNS.

Komisi X DPR RI, lanjut Dede, meminta kepada pemerintah agar memenuhi kebutuhan 1 juta guru dengan apapun caranya. "Kita berharap, tolong kebutuhan ini diisi apapun caranya dengan pegawai negara karena negara bertanggung jawab," ujarnya.

Baca Juga: Kisah Masni, Guru Honorer di Aceh yang Nyambi Jadi Petani

Dede menilai pemerintah telah membuat kemajuan dengan memberikan ruang kepada honorer untuk memenuhi kebutuhan 1 juta guru ASN. Selama ini, lanjut Dede, pemerintah sulit membuka rekrutmen ASN dengan alasan beban negara akan semakin berat.

Menurut Dede, pemerintah selalu mengatakan bahwa beban negara untuk membiayai gaji pegawai atau belanja pegawai cukup besar mencapai 60 persen, termasuk di daerah. "Di daerah juga mungkin belanja pegawai saja itu bisa mencapai 60-70 persen rata-rata, sehingga sisanya 40 persen itulah yang disebut sebagai belanja pembangunan," ucap Dede.

Oleh karena itu, Komisi X DPR RI meminta kepada pemerintah agar membuat skala prioritas. Dede berharap, kebutuhan 1 juta guru ASN dapat terpenuhi melalui seleksi PPPK 2022 yang hingga kini belum ditetapkan jadwalnya. "Skala prioritas itu adalah kalau kita berbicara pemerintah mengatakan sumber daya manusia harus diutamakan, maka guru adalah bagian daripada yang harus diutamakan," ungkapnya.

Baca Juga:

Sholihin, 30 Tahun Mengabdi Jadi Guru meski Digaji Rp500.000

Seleksi Guru PPPK di Pedalaman Kurang Peminat