Mahfud: Sistem Demokrasi di Indonesia Valid, Tak Perlu Diperdebatkan

LANGIT7.ID, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berbicara mengenai sistem demokrasi Pancasila yang masih saja diperdebatkan. Dia menilai ketetapan demokrasi di Indonesia valid dan sudah ada sejak awal kemerdekaan.

"Demokrasi di Indonesia tidak perlu dipertanyakan dan diperdebatkan lagi relevansinya. Ada yang bilang demokrasi itu kebablasan, demokrasi itu jelek. Itu sejak dulu ada dari tahun 45' sampai sekarang," kata Mahfud dalam acara Forum Rektor Indonesia dikutip dari kanal YouTube Universitas Airlangga, Senin (31/10/2022).

Mahfud mengaku kerap menerima perkataan sistem demokrasi tidak cocok di Indonesia. Bahkan, ada yang menyampaikan jika ideologi Pancasila gagal dan perlu diganti.

"Ada yang bilang misalnya kita tidak cocok demokrasi. Ada yang berkata kepada saya negara Pancasila sudah gagal harus diganti ideologinya. Saya tanya dia menjawab Indonesia harus diganti khilafah," ucap Mahfud.

Baca Juga: Guru Besar Paramadina Sebut Demokrasi Bukan Milik Elite

Menurut Mahfud penggantian ideologi tak menjamin tatanan negara lebih baik. Tak ada juga bukti khilafah bagus dan aman untuk diterapkan.

"Di semua negara itu cacat demokrasi pasti ada, di khilafah pun tidak ada bukti khilafah itu bagus. Apakah kalau di negara Islam lalu masih terjadi kejahatan, terjadi kudeta, dan macam-macam lalu Al-Qur'annya harus diganti? Tidak," ujarnya.

Mahfud menegaskan, jika terjadi kesalahan dalam sebuah negara, bukan ideologinya yang perlu diganti. Tetapi peran pihak-pihak untuk memperbaiki.

"Bukan ideologinya diganti, tapi kita perbaiki. Kalau soal kejahatan di masjid juga banyak, gereja juga banyak sehingga kita harus berpikir rasional, kita sepakat memilih demokrasi," ujar Mahfud menerangkan.

Baca Juga: Emil Minta Pemangku Kepentingan Jaga Kondusivitas Jelang 2024

Mahfud juga menolak dengan tegas jika sistem negara diubah menjadi khilafah. "Karena sistem dan bentuk negara di dalam Islam itu tidak ada, di dalam Al-Qur'an tidak ada, di dalam hadis tidak ada," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mahfud berpesan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin. Dia mengingatkan agar masyarakat jangan sampai memilih pemimpin yang berniat mengganti demokrasi di Indonesia.

"Tahun depan kita pemilu, cari presiden yang benar. Berkaca pada peristiwa 1998, sivitas akademika terus berdemokrasi. Mari kita berdemokrasi. Jika demokrasinya sudah rusak, maka kita orang kampus turut reformasi," tuturny

Baca Juga:

Bias Politik Identitas di Indonesia, Selalu Dikaitkan pada Agama

Jokowi Buka Suara soal Kebebasan Berbicara di Indonesia