Muhammadiyah Undang PDIP, PAN, dan PPP Jelang Muktamar

LANGIT7.ID, Jakarta - PP Muhammadiyah mengundang tiga partai politik menjelang Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo akhir pekan mendatang. Ada tiga partai yang diundang yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Para petinggi partai itu duduk bersama di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta untuk mendiskusikan suksesi kepemimpinan 2024 yang menjadi salah satu isu strategis Muktamar Muhammadiyah.

Petinggi partai yang hadir di antaranya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani. Hadir pula Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ma’mun Murod.

“Saya tadi berangkat dari DPR diprotes, kok yang diundang koalisi aja? Yang di luar koalisi mana. Ada lagi, kok ini kayaknya yang diundang yang masih kompakan di koalisi, yang sudah agak tidak kompakan kok tidak diundang. Ini tadi pertanyaan, jadi harus saya sampaikan,” kata Arsul Sani sebelum menyampaikan pandangan dalam diskusi tersebut, Selasa (15/11/2022).

Baca Juga: Eddy Soeparno: Setelah Lahirkan PAN, Politik Muhammadiyah Harus Dilanjutkan

Diskusi tersebut menjadi salah satu bahan atau masukan dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah nanti. Muhammadiyah ingin hadir lebih aktif, berperan lebih konstruktif dalam kehidupan kebangsaan, merasa perlu memberikan dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Berbagai usulan untuk Muhammadiyah telah disampaikan. Misal Arsul Sani yang meminta agar Muhammadiyah menyuarakan persatuan umat di dalam Muktamar. Dia tidak ingin politik identitas disalah artikan, sehingga berujung pada pengharaman secara total.

“Politik identitas bukan barang yang harus atau diharamkan sama sekali, atau dinihilkan. Karena kita ini pasti dalam setiap kehidupan kita menunjukkan identitas kita,” kata Arsul.

Sementara, Eddy Soeparno merekomendasikan agar politik gagasan menjadi pembahasan dalam Muktamar Muhammadiyah. Menurut dia, politik gagasan bisa mendewasakan publik, sehingga media sosial tidak lagi diisi dengan hoaks dan aksi saling caci para buzzer dan cebong kampret.

Baca Juga: PDIP Minta Muhammadiyah Siapkan Kader untuk Maju dalam Pemilu

“Kalau kita melihat pembicaraan di medsos, apakah itu menunjukkan keberadaban orang Indonesia yang kita harapkan? Banyak hoaks, caci maki. Alih-alih beradu gagasan, yang terjadi adalah politik yang saling merendahkan dan menjatuhkan,” ujar Eddy.

Hasto menginginkan Muhammadiyah menguatkan kaderisasi untuk melahirkan pemimpin pada masa depan. Pemilu 2024 sebentar lagi digelar, maka tidak hanya sedikit waktu untuk mengkader pemimpin setingkat presiden. Maka, Muhammadiyah bisa mengirim banyak kader di legislatif. Muhammadiyah bisa melakukan kaderisasi pemimpin untuk Pemilu 2034 dan 2044.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, meminta PP Muhammadiyah untuk menyediakan kader untuk masuk ke dunia politik praktis. Itu dilakukan agar Muhammadiyah memiliki peran penting dalam menata pemerintahan.

“Menyikapi Pemilu 2024, kader-kader Muhammadiyah dapat dipersiapkan menjadi calon legislatif, khususnya melalui partai politik yang berperan penting di dalam sejarah memperoleh, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia,” kata Hasto.